Ilustrasi UU Cipta Kerja - - Foto: Medcom
Ilustrasi UU Cipta Kerja - - Foto: Medcom

Beredar 12 Hoaks soal UU Cipta Kerja, Begini Faktanya

Ekonomi ketenagakerjaan mogok kerja Omnibus Law kabar hoaks
Eko Nordiansyah • 07 Oktober 2020 11:53
Jakarta: Banyak kabar hoaks beredar di masyarakat mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Alhasil sejumlah serikat buruh melakukan aksi mogok kerja lantaran merasa dirugikan, terutama terkait dengan bab klaster ketenagakerjaan di UU sapu jagat itu.
 
Medcom.id mengecek kebenaran dari kabar tersebut, Rabu, 7 Oktober 2020. Tercatat ada sebanyak 12 kabar yang beredar. Apakah kabar tersebut benar atau justru hoaks? Begini faktanya:
 
1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Faktanya: Uang pesangon tetap ada. Ini diatur dalam Pasal 156 Bab IV tentang Ketenagakerjaan yang menyebut, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
 
Namun, terjadi pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Pesangon senilai 19 bulan upah dibayar pengusaha, sedangkan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
 
2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?
 
Faktanya: Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Bab IV tentang Ketenagakerjaan. Pasal 88C menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
 
Syarat penetapan upah minimum meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
 
3. Benarkah upah buruh dihitung per jam?
 
Faktanya: Tidak ada perubahan dengan sistem yang diberlakukan saat ini. Berdasarkan Pasal 88B Bab IV tentang Ketenagakerjaan, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil.
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
4. Benarkah semua hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi?
 
Faktanya: Hak cuti tetap ada dalam Pasal 79 Bab IV tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti.
 
Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
 
Selain waktu istirahat dan cuti, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 
5. Benarkah alih daya (outsourcing) diganti dengan kontrak seumur hidup?
 
Faktanya: Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinan dengan pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya.
 
Ini diatur dalam Pasal 66 Bab IV tentang Ketenagakerjaan, yang menyebut bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
 
6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap?

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif