"Kalau kita lihat masyarakat yang terdampak mengalami penurunan yang luar biasa sangat besar. Dari dana yang sebanyak Rp230,7 triliun ditujukan untuk melindungi masyarakat terutama yang paling rawan atau vulnerable," katanya.
Jika ditarik sedikit ke belakang, per 25 November 2020, data Kementerian Keuangan mencatat, dari pagu anggaran Rp695,2 triliun telah terealisasi anggaran Program PEN sebesar Rp431,54 triliun. Realisasi ini setara 62,1 persen. Pemerintah terus memaksimalkan penyerapan anggaran PEN demi pemulihan ekonomi yang lebih baik dan cepat.
Untuk program perlindungan sosial sudah terealisasi Rp207,8 triliun dari total pagu penyesuaian Rp233,69 triliun. Artinya 88,9 persen sudah tercairkan dan sampai dengan Desember kemungkinan mencapai realisasi 100 persen, sebab pemerintah sudah mendapatkan data masyarakat yang membutuhkan.
Di bidang sektoral kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) sudah terealisasi sebesar Rp36,25 triliun atau 54,9 persen dari pagu Rp65,97 triliun, terutama untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan, juga karena berbagai program seperti padat karya, dan insentif di bidang perumahan.
Kemudian bidang pariwisata yang mengalami tekanan cukup besar agar mereka mampu bertahan atau paling tidak meringankan beban akibat menurunnya omzet dengan adanya covid ini.
Terkait insentif usaha, lebih dari 214 ribu pelaku usaha telah mendapatkan insentif dengan rincian Pajak Penghasilan (PPh) 21 atau pajak gaji karyawan ditanggung pemerintah sebanyak Rp2,99 triliun bagi 131 ribu wajib pajak (WP). Pembebasan PPh 22 impor senilai Rp11,05 triliun untuk 14.600 WP dan pengurangan angsuran PPh 25 senilai Rp17,18 triliun untuk 66.300 WP.
Selanjutnya, pengembalian pendahuluan angsuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp4,32 triliun untuk 2.200 WP dan penurunan tarif PPh Badan senilai Rp10,87 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 telah menunjukkan perkembangan yang positif. Secara khusus, lanjutnya, dalam penggunaan alokasi anggaran baik di bidang kesehatan maupun sosial dan ekonomi.
Saat ini, tambahnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian BUMN sedang menghitung berapa jumlah vaksin yang akan diadakan untuk akhir tahun hingga awal tahun depan yang diharapkan akan mampu memberikan daya tahan bagi masyarakat dan untuk bisa meningkatkan kegiatan masyarakat.
"Sehingga kita tidak hanya bisa terus menjaga keselamatan rakyat namun secara bertahap memulihkan kegiatan ekonomi kita," kata Ani, sapaan akrabnya.
Optimistis terserap 100 persen
Lebih lanjut, pemerintah optimistis penyaluran anggaran program PEN tahun ini akan terserap 100 persen atau alokasi anggaran pemulihan ekonomi bisa mencapai Rp695,2 triliun. "Di akhir tahun outlook-nya akan terserap semua, 100 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menjelaskan penyerapan program PEN baru dimulai di awal Juni 2020. Karenanya, pemerintah akan berupaya mendorong percepatan realisasi anggaran hingga akhir tahun. "Dengan tingkat penyerapan yang makin cepat ke depan, kami perkirakan anggaran PEN sebesar Rp695 triliun akan dapat terserap hingga 100 persen," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis pemulihan ekonomi nasional akan terwujud pada 2021. Pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung saat ini diperkirakan semakin membaik di tahun depan. Pada 2021, perekonomian global diperkirakan tumbuh di kisaran lima persen setelah diproyeksi terjadi kontraksi 3,8 persen pada tahun ini.
Sinyal pemulihan terlihat dari perbaikan ekonomi di berbagai negara, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), didukung stimulus fiskal dan moneter serta mulai meningkatnya mobilitas dan aktivitas perekonomian.
"Ketidakpastian pasar keuangan global mereda, aliran modal asing mulai masuk ke negara emerging market, didorong melimpahnya likuiditas global dan rendahnya suku bunga negara maju. Tekanan nilai tukar dari dolar AS juga menurun," ungkap Perry.
Di dalam negeri, perekonomian nasional membaik dengan pertumbuhan diprediksi berada di kisaran 4,8 persen hingga 5,8 persen pada 2021. Sinyal pemulihan ekonomi RI sudah mulai terjadi sejak kuartal III-2020 dan terus membaik hingga akan menembus angka positif pada kuartal IV-2020.
Pertumbuhan ekonomi meningkat di seluruh daerah didukung kenaikan ekspor imbas perbaikan ekonomi global, konsumsi dengan stimulus belanja sosial dari pemerintah, investasi dengan stimulus belanja modal, investasi swasta dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, dan meningkatnya mobilitas manusia dengan vaksinasi.
Perry yakin tingkat inflasi rendah di bawah dua persen pada 2020 dan terjaga pada sasaran tiga plus minus satu persen pada 2021, dengan masih relatif lebih lemahnya permintaan, terjaganya ekspektasi inflasi, stabilitas rupiah, serta kredibilitas kebijakan Bank Indonesia dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di pusat maupun di daerah.
"Nilai tukar rupiah stabil dan cenderung menguat didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan masuknya aliran modal asing. Rupiah secara fundamental masih undervalue dan berpotensi menguat dengan rendahnya inflasi defisit transaksi berjalan, tingginya imbal hasil hasil investasi, dan menurunnya premi risiko Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
