"Daerah harus berani reformasi besar-besaran untuk permudah iklim usaha dan investasi," tegas Jokowi dalam rapat kerja (raker) pemerintah dengan wali kota, kabupaten, dan DPRD di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Maret 2018.
Jokowi menjelaskan pemda cukup membuat 1-3 peraturan daerah (Perda). Hal terpenting, terang dia, aturan harus berkualitas demi percepatan pertumbuhan ekonomi.
"Semakin banyak, makin ruwet. Kita memiliki pekerjaan rumah ada 42 ribu regulasi yang menjerat kita sendiri. Baik itu UU, perpres, permen. Ada perda, pergub," jelas eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca: Pemerintah Gencar Pangkas Perizinan Usaha
Jokowi bercerita menengok pembuatan izin impor di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 27 Maret 2018. Sejatinya, perizinan rumit bisa dipersingkat.
Ia mencontohkan izin bea cukai yang bisa dipangkas dari 30 hari menjadi 1 jam. Itu juga berlaku untuk izin penimbunan barang.
"Kalau ada daerah urus izin berbulan-bulan, lupakan! Bulanan enggak boleh, minggu enggak boleh, hari saja saya enggak mau," ujar Jokowi.
Baca: 11 Permen ESDM Dicabut untuk Persingkat Perizinan TKA
Kepala Negara mengingatkan dunia telah berubah. Pemerintah tak boleh terjebak rutinitas dan tak berinovasi bila tak mau tertinggal.
"Bapak Ibu ingin dikenang atau naik ke atas. Dari kabupaten kota ke gubernur, lalu jadi presiden. Ada contohnya kok," jelas mantan Wali Kota Solo itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
