Komisi XI DPR RI sebelumnya mengadakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap satu Calon Gubernur BI periode 2023-2028, yakni Perry Warjiyo yang saat ini menjabat Gubernur BI. Perry diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur BI periode 2023-2028.
Dirangkum Medcom.id, dalam uji kelayakan dan kepatutan Calon Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Perry menekankan pentingnya penguatan sinergi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi Indonesia ke depan. Hal itu guna menghadapi tantangan dan gejolak global.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Kunci untuk mengawal perekonomian ke depan tentu saja bagaimana kita semua secara nasional bersinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi pada tahun ini, tahun depan, dan juga lima tahun ke depan," kata Perry.
Perry mengatakan gejolak global yang dihadapi yakni konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, memanasnya perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, inflasi global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi global yang melambat, dolar AS yang masih menguat, serta persepsi investor global yang tetap negatif.
| Baca: Selangkah Lagi, Perry Warjiyo Bakal Sah Jadi Gubernur BI |
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 melambat ke 2,6 persen sebelum menguat pada 2024 di 2,8 persen. Inflasi global 2023 masih tinggi yang diperkirakan 5,2 persen. Suku bunga Fed Funds Rate (FFR) diperkirakan tinggi di kisaran 5,25-5,5 persen selama 2023.
Kebangkitan ekonomi
Dirinya menuturkan untuk mendukung ketahanan pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia ke depan, diperlukan penguatan koordinasi dan juga langkah-langkah ke depan melalui lima respons bauran kebijakan ekonomi nasional.Sebanyak lima respons itu meliputi penguatan koordinasi fiskal dan moneter, akselerasi transformasi sektor keuangan termasuk implementasi dari UU P2SK, akselerasi transformasi sektor riil termasuk hilirisasi dan inklusi ekonomi dan hijau, digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta ekonomi dan keuangan hijau.
"Ini bauran kebijakan ekonomi nasional yang tentu saja perlu kita terus perkuat baik antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan tentu saja dukungan dari Komisi XI," ujarnya.
Dengan koordinasi itu, Perry memperkirakan, prospek ekonomi Indonesia 2023-2024 terus melanjutkan pemulihan dan kebangkitan dengan pertumbuhan ekonomi 2023 diprediksi berada di kisaran 4,5-5,3 persen. Ia mengatakan, ekonomi Indonesia kemungkinan bisa tumbuh 5,1 persen, bahkan 5,2 persen dengan pembukaan ekonomi Tiongkok.
| Baca: Ini Alasan Presiden Kembali Tunjuk Perry Warjiyo Jadi Gubernur BI |
Sedangkan inflasi Indonesia di 2023, ia memperkirakan, kembali ke dalam sasaran tiga plus minus satu persen, dengan inflasi inti akan terjaga sepanjang tahun ini di sekitar tiga persen. Sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) akan kembali di bawah empat persen mulai September 2023, dan ditargetkan berada di dua setengah plus minus satu persen di 2024.
Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 5,7%
Lebih lanjut, Perry mempunyai pandangan ekonomi Indonesia pada 2025 mampu tumbuh dalam kisaran 4,9-5,7 persen, didukung antara lain oleh hilirisasi industri, ekspor, dan digitalisasi ekonomi."Secara keseluruhan dalam jangka menengah panjang di 2025, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi bisa naik kembali 4,9-5,7 persen, bahkan bisa lebih tinggi hingga kemudian 2028 (tumbuh) 5,1-5,9 persen," kata Perry.
Perry yang saat ini menjabat Gubernur BI, mengatakan, dalam jangka menengah panjang BI akan terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, baik pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri dan ekspor maupun reformasi struktural dan digitalisasi ekonomi, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ia menambahkan defisit transaksi berjalan juga diperkirakan tetap terkendali pada tingkat yang rendah, sehingga menopang stabilitas nilai tukar rupiah, kenaikan cadangan devisa, dan ketahanan sektor eksternal Indonesia.
| Baca: Ini Dia Profil Perry Warjiyo, Calon Gubernur BI 'Dua Periode' yang Dipercaya Jokowi |
Selanjutnya, tambahnya, pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12 persen di 2023 dan 2024. Stabilitas eksternal akan tetap terjaga. ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2023 dan 2024 didukung dengan perkembangan e-commerce, uang elektronik, dan digital banking.
Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek kebangkitan ekonomi Indonesia tersebut, Perry mengatakan, Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2047.
Akselerasi digitalisasi pembayaran
Di sisi lain, Perry mengatakan, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran menjadi salah satu dari tujuh strategi dan kebijakan BI dalam memajukan perekonomian nasional periode 2023-2028."Kami terus melakukan digitalisasi melalui standarisasi layanan-layanan sistem pembayaran melalui QRIS, fast payment, local currency transaction, maupun standar nasional open API sebagai satu bahasa dan layanan sistem pembayaran," kata Perry.
Perry menuturkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) dan digital rupiah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, enam strategi lain meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak dan kebangkitan ekonomi nasional.
Strategi tersebut juga meliputi pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan dan sinergi kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk mendorong serta ekonomi dan keuangan inklusif.
Kemudian, penguatan kebijakan dan sinergi dengan pemerintah dan mitra strategis lain untuk kerja sama dan hubungan internasional, serta transformasi kelembagaan untuk semakin memperkuat profesionalitas, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas BI.
| Baca: Gajinya Bikin Ngiler, Ini Tugas dan Fungsi Gubernur Bank Indonesia |
Sebagai bagian dari strategi akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, BI melakukan interoperabilitas dan interkoneksi antarberbagai infrastruktur pembayaran, retail payment system maupun big value payment system.
BI akan menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah dalam bentuk fisik melalui soft launching pada April 2023 dan grand launching pada Mei 2023. Selain itu, BI melakukan konsolidasi sistem pembayaran di dalam industri sistem pembayaran dan sedang berproses untuk menerbitkan digital rupiah.
Proof of concept digital rupiah akan diterbitkan pada Juli 2023. Digital rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digital adalah uang dalam format digital yang diterbitkan Bank Indonesia dan menjadi kewajiban BI kepada pemegangnya.
"Sekitar Juli 2023 kami akan menerbitkan project desainnya dan kemudian bersama industri akan kami kembangkan kurang lebih satu setengah tahun ke depan yaitu fokus kepada wholesale digital rupiah kepada pelaku-pelaku besar yang tentu saja untuk penerbitan, penarikan dan pemusnahan dan juga transaksi antarbank," ujarnya.
Pada tahapan berikutnya, use case wholesale digital rupiah akan diperluas dengan use case tambahan yang mendukung transaksi di pasar keuangan termasuk transaksi-transaksi yang lain ke sektor riil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
