Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, awalnya paket kebijakan ekonomi pemerintah sudah cukup jelas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun pada paket kebijakan selanjutnya tujuan daripada pemerintah itu seperti kabur.
"Setelah itu ada paket debirokrasi dan deregulasi. Tapi kalau dilanjutkan dari yang paket selanjutnya banyak yang terputus dari target utamanya," ujar Enny, di Kantor Indef, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 9 Februari 2017.
Baca: Menko Darmin Pamer Paket Kebijakan di Hadapan 600 Investor
Dirinya menambahkan, untuk meningkatkan produktivitas seharusnya pemerintah menjalin komunikasi dengan dunia usaha. Hal ini bertujuan agar apa yang dibutuhkan serta menjadi hambatan bisa diakomodir dalam paket kebijakan.
"Justru kalau kita dengar dari evaluasi Pokja. Begitu Pokja ini dilakukan mediasi dengan pelaku usaha justru kita kaget dampak dari paket ini malah memberi beban tambahan ke dunia usaha. Misal untuk memberi insentif ada beberapa persyaratan tapi kemudian insentifnya enggak jalan," jelas dia.
Untuk itu, pemerintah diminta lebih jelas dalam mengimplementasikan kebijakan deregulasi maupun debirokrasi yang sudah ada. Selain dibutuhkan komitmen yang lebih nyata dari pemerintah, juga agar menarik minat investasi lebih baik.
Baca: Paket Kebijakan Ekonomi XV Masih Digodok
"Evaluasi paket hingga ke-14 ini penting supaya enggak menimbulkan distrust. Kalau kebijakan terlalu banyak tapi dampak yang diharapkan bagi dunia usaha tidak ada maka akan membuat distrust makin tinggi dari investor," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
