Jakarta: Di Indonesia,
bank sentral menjadi lembaga atau instansi keuangan yang bertanggung jawab membuat dan menjalankan kebijakan moneter untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Tugas bank sentral yaitu menjaga stabilitas nilai mata uang, tingkat inflasi, dan lain-lain terkait dengan sistem keuangan suatu negara.
Pengertian bank sentral
Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara. Begitu juga di Indonesia, bank sentralnya ialah
Bank Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah dan bertugas menjamin kegiatan dari badan-badan keuangan yang ada dalam negara tersebut sehingga dapat meningkatkan dan menstabilkan perekonomian negara secara nasional.
Pada 1968, diterbitkan UU Bank Sentral yang mengatur tugas BI dan lembaga tersebut terpisah dengan bank-bank lain yang biasanya memenuhi fungsi komersial. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah sebagai agen pembangunan. BI turut serta mendorong kelancaran produksi dan ekonomi pembangunan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.
Setelah krisis 1998, pemerintah menetapkan tujuan tunggal BI. Pekerjaan BI difokuskan pada menjaga kestabilan nilai rupiah. Namun, pada 2008 peraturan tersebut diamendemen lagi lewat Perpu Nomor 2 Tahun 2008. Tercantum Bank Indonesia juga berfungsi meningkatkan ketahanan perbankan Indonesia agar tahan menghadapi krisis global pada tahun itu. Bank Indonesia tetap berkembang dan eksis hingga saat ini.
Selain mereka, ada pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjalankan tugas sebagai pengawas aktivitas perbankan, tugas yang sebelum ini diemban oleh BI. Setelah memahami pengertian dari bank sentral, terdapat tugas, wewenang, dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam perekonomian. Berikut penjelasan lengkapnya.
Tugas bank sentral
Bank sentral di Indonesia memiliki berbagai tugas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan diperbarui terakhir dalam Undang?Undang Nomor 6 Tahun 2009. Sesuai dengan undang-undang tersebut, tugas bank sentral yaitu:
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- Mengatur dan mengawasi bank.
Sebagai lembaga yang memegang otoritas moneter, tugas bank sentral membuat dan menjalankan kebijakan moneter negara demi mencapai serta memelihara kestabilan mata uang. Kebijakan itu mempertimbangkan banyak hal, semisal laju inflasi, perkembangan ekonomi, dan sebagainya. Kebijakan moneter ada yang untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Di Indonesia, tugas-tugas ini diemban oleh Bank Indonesia.
Berikut tugas bank sentral yang satu ini secara lengkap.
1. Menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter.
Bank Indonesia membuat kebijakan moneter dan menjalankannya untuk mengontrol jumlah peredaran uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini sangat penting agar harga produk berupa barang dan jasa tetap terkendali dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Kebijakan moneter itu haruslah bertujuan mendorong tumbuhnya ekonomi nasional. Karena itu, Bank Indonesia biasanya bekerja sama dengan pemerintah, agar kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan fiskal yang lain sebagai pendukungnya.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Ada dua sistem pembayaran yang kita kenal, yakni sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran nontunai. Jika dahulu penggunaan sistem pembayaran nontunai masih terbatas, saat ini teknologi sudah mempermudah kita untuk melakukan transaksi nontunai hanya lewat gadget saja. Berperan penuh dan menyusun serangkaian standar, aturan, prosedur dan kesepakatan tentang sistem pembayaran ini merupakan tugas bank sentral.
3. Menjaga stabilitas sistem keuangan.
Tugas bank sentral yakni melakukan pengawasan secara menyeluruh pada aktivitas ekonomi suatu negara. Hal ini bertujuan menjaga kestabilan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial juga sangat penting untuk diawasi. Kebijakan makroprudensial adalah suatu kebijakan yang ditetapkan untuk memberi batasan pada biaya dan risiko krisis, agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga.
