Selain menimbulkan berbagai bencana alam, perubahan iklim juga dapat mengurangi produksi bahan pangan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan krisis pangan. Dalam pertemuan ketiga menteri keuangan dan gubernur bank sentral (Finance Minister and Central Bank Governor/FMCBG) G20 di Bali pada 16-17 Juli 2022, salah satu yang dibahas adalah keuangan berkelanjutan untuk membiayai proyek-proyek pengentasan perubahan iklim.
Anggota G20 menggarisbawahi peran penting keuangan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif dalam rangka mencapai target pembangunan berkelanjutan pada 2030. Menurut catatan Bank Dunia, pembahasan mengenai pembiayaan berkelanjutan menjadi penting mengingat dibutuhkan setidaknya USD1 triliun sampai USD4 triliun per tahun untuk negara-negara berkembang mengurangi emisi karbon.
Salah satu sektor yang didorong untuk mengurangi karbon adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang diharapkan dapat dipensiunkan dini mulai 2030. Untuk menyediakan listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT), Indonesia membutuhkan setidaknya USD243 miliar atau sekitar Rp3.500 triliun yang sekaligus akan menuntaskan target konstribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) Indonesia dari sektor ketenagalistrikan.
| Baca juga: Kolaborasi Publik-Swasta Perlu Didorong untuk Mobilisasi Keuangan Berkelanjutan |
Country platform untuk transisi energi
Negara-negara G20 juga didorong untuk mengembangkan pembiayaan campuran yang berasal dari pemerintah, pelaku usaha swasta, dan donor internasional guna menutupi kebutuhan tersebut. Pada 14 Mei 2022, Indonesia meluncurkan country platform untuk Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) bersama dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai pengatur.Country platform ini akan menjadi kerangka yang menyediakan kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat proses transisi energi nasional dengan memobilisasi dana yang bersumber dari publik dan swasta secara berkelanjutan. Sumber investasi country platform Indonesia akan berasal dari pembiayaan campuran, termasuk pelaku usaha swasta, filantropis, lembaga pembangunan bilateral atau multilateral, dan lembaga pembiayaan iklim, yang kemudian dikelola oleh PT SMI.
Sumber pembiayaan tersebut misalnya berasal dari Aliansi Pembiayaan Glasgow untuk Nett Zero dan SDG Indonesia One (SIO). Dengan peluncuran country platform tersebut, semakin banyak peluang bagi pelaku usaha swasta untuk turut dalam pembangunan berkelanjutan.
Wakil Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri yang juga Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan pihaknya telah melakukan penjajakan kerja sama bisnis dengan calon investor global untuk berbagai sektor ekonomi hijau potensial, seperti energi baru dan terbarukan.
"Para pemimpin bisnis yang kami temui menyatakan tertarik untuk berinvestasi dalam proyek-proyek hijau Indonesia," katanya, dilansir Antara, Jumat, 22 Juli 2022.
