Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian (ESDM), IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, virtual pipeline direncanakan akan dibangun dalam empat kluster di wilayah yang belum memiliki infrastruktur gas.
Baca: Kemenperin Ingin Harga Gas Industri Lebih Cepat Turun
Wirat menyebutkan, kluster-kluster tersebut meliputi kluster I wilayah Papua dan Papua Barat, kluster II yaitu wilayah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Lalu, kluster III adalah wilayah NTT, NTB dan Sulawesi Selatan serta Cluster IV yaitu wilayah Natuna dan Kalimantan Barat.
Pembangunan virtual pipeline ini, lanjut Wirat, akan dilelangkan dan pemerintah mensyaratkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi bagian dari konsorsium yang akan melakukan pembangunan.
"Kita sarankan untuk PLN ada didalamnya dan kita syaratkan juga BUMN ada di konsorsium itu," kata Wirat, seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Migas, di Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Baca: Harga Gas Tinggi Buat Industri Kaca Tidak Kompetitif
Lebih lanjut, Wiratmaja menuturkan, untuk kluster I di Papua memiliki kebutuhan listrik sebanyak 630 megawatt (MW) dan kebutuhan gas 138 MMSCFD. Kluster II di Maluku dan Sulawesi, rencana pembangkit 875 MW dan kebutuhan gasnya sebesar 230 MMSCFD.
Sementara untuk kluster III di NTT dan NTB, berencana membangun pembangkit 1.750 MW dan kebutuhan gasnya sebesar 283 MMSCFD. Lalu, kluster IV yaitu di Natuna, berencana rencana membangun pembangkit 495 MW dan kebutuhan gasnya hanya sebesar 49 MMSCFD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
