Blok Mahakam merupakan produsen gas terbesar Indonesia yang dilengkapi dengan terminal Liquified Natural Gas (LNG), selain LNG Tangguh dan LNG Donggi Senoro. Kontribusi gas Blok Mahakam dalam total produksi gas nasional sekitar 20 persen, disusul oleh Proyek Tangguh sekitar 17 persen.
Kontrak blok yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Total E&P Indonesie (TEPI) dan Inpex Corporation akan berakhir pada 31 Desember 2017. Saat ini Blok Mahakam dalam tahap transisi pengelolaan dari kontraktor existing kepada kontraktor baru yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM).
Baca: Blok Mahakam akan Alami Penurunan Produksi di 2017
Adapun kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam telah ditandatangani antara SKK Migas dengan PT PHM pada 29 Desember 2015 dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2018.
"Proses transisi pengelolaan Blok Mahakam dari Total dan Inpex kepada Pertamina, telah disiapkan dengan baik sejak 2015. Jadi yang sudah berjalan dengan baik agar diteruskan saja. Produksi harus dipertahankan dan operasi harus efisien. Untuk itu biaya tidak boleh naik dan hasil produksi tidak boleh turun," kata Jonan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu 11 Maret 2017.
Dalam masa transisi pengelolaan Blok Mahakam, tutur Jonan, SKK Migas dan Pertamina Hulu Mahakam telah menandatangani amandemen KKS pada Oktober 2016. Amandemen tersebut menjadi dasar bagi Pertamina untuk dapat berinvestasi lebih awal untuk kegiatan pengeboran Blok Mahakam dalam rangka menjaga tingkat produksi migas Blok Mahakam.
Baca: Pertamina Resmi Investasi Awal Blok Mahakam 2017
Pada 2017, rencananya akan dilakukan pengeboran sebanyak enam sumur oleh Total E&P Indonesie dan 19 sumur oleh PT PHM. "Penting untuk memastikan tingkat produksi migas Blok Mahakam dapat dipertahankan. Di tengah harga minyak yang masih sekitar USD50 per barel, produksi migas harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan," ungkap Jonan.
Dalam kunjungan ini, Jonan menegaskan pentingnya efisiensi dan teknologi dalam pengelolaan hulu migas karena harga jual migas merupakan unsur di luar kendali KKKS. Semakin efisien kegiatan operasi migas, maka kontribusi bagi seluruh pemangku kepentingan akan meningkat. Hal ini menjadi prioritas Pemerintah.
"Apalagi Blok Mahakam ini kan blok yang sudah tua, sehingga dibutuhkan teknologi yang tepat agar biaya operasi produksi lebih efisien dan produksinya tetap terjaga," ujar Menteri Jonan.
Pengelolaan aset migas nasional harus terus didorong untuk dikelola oleh Pertamina dan memberikan manfaat nyata kepada daerah. Untuk itu maka PT PHM dalam kontrak kerja sama yang baru memiliki saham yang mayoritas, 51 persen atau lebih dan Participating Interest (PI) 10 persen dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Ketentuan PI 10 persen ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Pusat kepada daerah penghasil migas. Ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani Menteri Jonan pada 25 November 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
