Pelanggar B20 bakal Dikenakan Sanksi
Kandungan B20. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengenakan sanksi bagi badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban biodiesel sebesar 20 persen (B20). Apalagi jika ada yang masih menjual BBM tanpa kandungan biodiesel (B0).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan pemesanan atau purchase order (PO) B20 diberi kelonggaran selama 14 hari. Namun Badan Usaha BBM masih diperbolehkan menunda PO jika stok masih ada, tanpa mengurangi kewajiban menyalurkan B20.

"Pokoknya kalau yang jual B0 kena denda. Tapi kalaupun dia mundur PO-nya karena alasan masih ada stok, ya enggak ada masalah," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018. 

Baca juga: Pemerintah Beri Waktu 14 Hari untuk Pemesanan B20

Menurut dia, diperbolehkannya pemesanan oleh BU BBM bertujuan untuk mencegah berlebihnya stok B20 di depot sebelum disalurkan. Selain itu, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengatasi kendala distribusi yang sejauh ini dialami BU Badan Bakar Nabati (BBN).

"Ketika PO-nya tanggal 2, kan pengirimannya harus tanggal 16, nah yang tanggal 1 ini bagaimana? Bisa saja dia masih punya stok B20 kan, terus dia jual. Ini untuk mencegah terjadinya kelebihan supply," jelas dia.

Baca juga: Sanksi Menanti Badan Usaha dan Penyalur tak Terapkan B20

Sejak 1 September lalu, kewajiban penggunaan B20 memang belum 100 persen dijalankan. Sejumlah kendala dihadapi oleh BU BBM di lapangan, di antaranya masalah distribusi karena pengiriman B20 harus menggunakan kapal yang dipesan lebih dulu.

Sementara bagi yang tidak menjalankan ketentuan B20 maka akan diberikan, sanksi mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha. Untuk denda, BU BBM yang melanggar diharuskan membayar senilai Rp6.000 per liter.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id