Jonan merasa sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) beberapa waktu lalu tidak ada kemajuan berarti dari program tersebut. Perkembangannya amat lambat.
"Mengenai gas untuk transportasi, ini kan sudah ke 11 ya. Waktu saya di transportasi saya dengar banyak mau ganti gas untuk BBM, tapi jalannya menurut saya pelan sekali. Ini pelan sekali," tegas Jonan, saat membuka acara 11th Natural Gas Vehicle & Infrastruktur Indonesia Forum & Exhibition, di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya, Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.
Baca: Setelah Infrastruktur Selesai, Konversi BBM ke Elpiji Baru Dilakukan di 2017
Jonan menjelaskan alasan pemerintah saat ini mengimbau masyarakat baik sipil maupun pemerintah menggunakan gas karena merupakan energi murah dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan gas secara tidak langsung, maka masyarakat ikut mendukung perjanjian COP 21 lalu.
"Kenapa harus mengubah jadi gas? Satu lebih murah, kalau tidak lebih murah insentif untuk user tidak ada terus animo pasti kecil. Yang kedua, lebih ramah lingkungan, jadi kita komit mengelola iklim dunia," jelas dia.
Sementara itu, terkait dengan niat pemerintah untuk mengurangi impor BBM, Jonan menambahkan hal tersebut bukan lah tujuan prioritas. "Kalau mengatakan ini untuk mengurangi impor dan segalanya mungkin pekerjaan rumah ketiga atau keempat," ucap dia.
Baca: Pemerintah Dituding tak Serius Bantu DKI Konversi Gas Angkutan Umum
Adapun untuk mendukung program konversi BBM ke BBG, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM yang mewajibkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memiliki dispenser gas. Sehingga kendaraan yang memiliki mesin dual fuel bisa mengisi BBG.
"Sekitar seminggu dua minggu ya pak, saya mulai gregetan kok Kementerian ESDM jalannya kurang cepat," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
