medcom.id, Jakarta: Pemerintah pusat dituding tidak serius membantu Pemerintah DKI memuluskan wacana konversi Bahan Bakar Gas (BBG) untuk angkutan umum. Sebab, hingga kini infrastruktur dan ketersediaan gas di Ibu Kota masih minim.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran mengatakan, minimnya angkutan umum yang menggunakan gas karena jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) masih terbatas. Pemerintah DKI yang berambisi menggalakkan penggunaan BBG masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam memaksimalkan pengadaan gas.
"Intinya, inkonsistensi pemerintah pusat. Pemda DKI juga kan enggak punya hak pengadaan gas. Itu harus didukung pemerintah pusat," kata Tumiran kepada Metrotvnews.com, Jumat (9/9/2016).
Baca: Penggunaan BBG di Jakarta Masih Minim
Aturan soal kewajiban angkutan umum di Ibu Kota menggunakan BBG, tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2005. Pasal 20 ayat 1 menyebutkan, angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah wajib menggunakan BBG sebagai upaya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, untuk angkutan umum sampai saat ini baru TransJakarta yang menggunakan BBG. Angkutan umum lainnya masih minim.
“Secara regulasi sudah melanggar Perda. Karena menurut Perda itu angkutan umum harus berbasis bahan bakar gas. Sampai sekarang baru TransJakarta, dan Bajaj, itu juga sedikit," kata Tulus.
Baca: Terapkan Penggunaan BBG, Pemerintah Diminta Siapkan Infrastruktur
Pemerintah Daerah DKI diakui sulit menindak pengelola angkutan umum yang tak menggunakan BBG, meski ada aturannya, rasanya bukan sikap yang bijak sekarang ini. Sebab, infrastruktur penunjangnya belum maksimal.
"Sarana SPBG di Jakarta ini masih sangat kurang. Masih terbatas," kata Tulus.
Tulus tak bisa merinci pasti berapa jumlah SPBG yang ada di Jakarta. Yang jelas, kata dia, jauh dari kata cukup. Hal itu yang membuat pengelola angkutan umum malas menggunakan bahan bakar gas.
"Jadi mereka para pengelola berfikir tidak mungkin (gunakan BBG), tidak efisien," ujar Tulus.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah pusat dituding tidak serius membantu Pemerintah DKI memuluskan wacana konversi Bahan Bakar Gas (BBG) untuk angkutan umum. Sebab, hingga kini infrastruktur dan ketersediaan gas di Ibu Kota masih minim.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran mengatakan, minimnya angkutan umum yang menggunakan gas karena jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) masih terbatas. Pemerintah DKI yang berambisi menggalakkan penggunaan BBG masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam memaksimalkan pengadaan gas.
"Intinya, inkonsistensi pemerintah pusat. Pemda DKI juga kan enggak punya hak pengadaan gas. Itu harus didukung pemerintah pusat," kata Tumiran kepada Metrotvnews.com, Jumat (9/9/2016).
Baca:
Penggunaan BBG di Jakarta Masih Minim
Aturan soal kewajiban angkutan umum di Ibu Kota menggunakan BBG, tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2005. Pasal 20 ayat 1 menyebutkan, angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah wajib menggunakan BBG sebagai upaya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, untuk angkutan umum sampai saat ini baru TransJakarta yang menggunakan BBG. Angkutan umum lainnya masih minim.
“Secara regulasi sudah melanggar Perda. Karena menurut Perda itu angkutan umum harus berbasis bahan bakar gas. Sampai sekarang baru TransJakarta, dan Bajaj, itu juga sedikit," kata Tulus.
Baca:
Terapkan Penggunaan BBG, Pemerintah Diminta Siapkan Infrastruktur
Pemerintah Daerah DKI diakui sulit menindak pengelola angkutan umum yang tak menggunakan BBG, meski ada aturannya, rasanya bukan sikap yang bijak sekarang ini. Sebab, infrastruktur penunjangnya belum maksimal.
"Sarana SPBG di Jakarta ini masih sangat kurang. Masih terbatas," kata Tulus.
Tulus tak bisa merinci pasti berapa jumlah SPBG yang ada di Jakarta. Yang jelas, kata dia, jauh dari kata cukup. Hal itu yang membuat pengelola angkutan umum malas menggunakan bahan bakar gas.
"Jadi mereka para pengelola berfikir tidak mungkin (gunakan BBG), tidak efisien," ujar Tulus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
