Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Yudhi Mahatma)
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Yudhi Mahatma)

Pemerintah Tegaskan Proyek Kilang Bontang Tetap Gunakan Skema KPBU

Suci Sedya Utami • 11 November 2016 17:56
medcom.id, Jakarta: Pemerintah dalam rapat koordinasi Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memastikan pembangunan proyek Kilang Bontang tetap mengunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Sebab sempat beredar kabar proyek ini akan menjadi sebuah penugasan.
 
Rapat tersebut dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menkominfo Rudiantara, dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto.
 
Direktur Program KPPIP Rainier Haryanto mengatakan kilang Bontang menjadi salah satu yang dibahas karena pemberitaannya sudah simpang siur yang mengatakan sebagai proyek penugasan.

Baca: Pertamina Optimalkan Aset Badak NGL untuk Proyek Kilang Bontang
 
"Bontang kan di media beritanya simpang siur ke mana-mana katanya penugasan lah, akhirnya tetap KPBU," kata Rainier di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).
 
Terkait penyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang ingin mempercepat pembangunan kilang Bontang dengan cara mengubah skema proyek dari KPBU alias Public Private Partnership (PPP) menjadi penugasan untuk Pertamina, Rainier menyebut itu hanya opsi yang diberikan Jonan, bukan keputusan resmi.
 
Baca: Ditunjuk Garap Kilang Bontang, Pertamina Siap Cari Partner
 
"Dia cuma mempertimbangkan. Komitmennya sudah jelas soal skema itu (KPBU)," ujar dia.
 
Ditemui di tempat yang sama, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan bahwa proyeknya masih menggunakan KPBU. Dwi mengatakan jika hal tersebut sudah menjadi keputusan bersama, maka pihaknya akan melaksanakan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan.
 
"Peran Pertamina mengawasi proyek itu. Yang penting kita bisa mengawal mana yang terbaik untuk proyek itu, untuk negara," jelas Dwi.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan