Dari anggaran tersebut, lanjutnya, sudah dibuat demplot pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar di Kalimantan Tengah. Fokus lain penggunaan dana ini yaitu operasional brigade karlabun dan pengawalan penanganan kebakaran lahan serta perkebunan.
Sementara itu Kepala Sub Direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Anis Susanti Aliati mengingatkan BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada bulan Juli-September sehingga semua diharapkan waspada terutama Agustus dan berharap karhutla tahun ini tidak meningkat.
"Pencegahan karhutla lebih baik daripada melakukan pemadaman ketika sudah terjadi kebakaran. Oleh karena pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat," jelasnya.
Sejumlah upaya dilakukan KLHK untuk mencegah karhutla tahun ini seperti optimalisasi pemanfaatan data iklim dan memonitor cuaca serta teknologi modifikasi cuaca (TMC) yang dilakukan lebih awal pada akhir musim hujan yakni mulai Maret 2020. Selain itu, pengelolaan dari para pemegang konsesi lahan agar melakukan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar.
Ketua Bidang Sustainability Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Bambang Dwi Laksono mengatakan terdapat tantangan untuk penanganan karhutla termasuk di area perkebunan, salah satunya, lahan perkebunan pada umumnya berada di remote area dengan sistem komunikasi dan transportasi yang terbatas.
"Hal itu menyebabkan deteksi kejadian dan penanganannya kerap kali mengalami keterlambatan," ujar dia.
Kemudian masih ada peraturan perundangan yang membolehkan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru dengan alasan kearifan lokal.
Selain itu, pandemi covid-19 menjadikan keterbatasan interaksi sehingga berpotensi menyebabkan rendahnya pelaksanaan program kerjasama dengan masyarakat lokal dalam penanganan karhutla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
