“Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara," katanya, Senin, 15 Mei 2023.
Hal itu ia sampaikan menanggapi kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik dan subsidi untuk mobil listrik.
Besaran subsidi yang diberikan pemerintah adalah sekitar Rp7 juta untuk sepeda motor dan sekitar Rp25 juta hingga Rp80 juta untuk mobil.
"Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” tanyanya.
| Baca juga: Ssst, Kendaraan Listrik Itu Investasi Jangka Panjang Lho! |
Selain itu, pemerintah juga akan mengganti mobil dinas pejabat eselon I dan eselon II serta sepeda motor dinas dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.
Anggaran untuk setiap pembelian satu mobil listrik itu adalah Rp966 juta. Sedangkan anggaran untuk motor listrik adalah Rp28 juta per unit. Nilai total subsidi sepeda motor listrik untuk periode 2023-2024 mencapai Rp7 triliun.
Angka ini belum termasuk subsidi untuk mobil listrik yang nilai subsidi per unitnya jauh lebih besar. Pemerintah mengklaim pemberian subsidi ini upaya untuk mengurangi polusi udara.
Namun di sisi lain, saat ini untuk pembelian mobil listrik harus antre berbulan-bulan. Sehingga menurutnya, pemerintah tidak perlu turun tangan soal kendaraan listrik. Demand terhadap kendaraan listrik saat ini cukup tinggi.
“Jadi sebetulnya tidak ada masalah demand di sini. Sehingga pemerintah sudah tak perlu turun tangan lagi. Pemerintah justru harus turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan. Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak," ucapnya.
Gobel mengatakan, para menteri yang menjadi pembantu presiden harus tegak lurus pada visi presiden.
“Kita harus jaga visi presiden yang sudah baik. Jangan ada yang belok-belok. Kita harus jaga APBN untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. APBN itu berasal dari pajak rakyat. Jadi harus Kembali ke rakyat,” imbuhnya.
| Baca juga: Mentan Tegaskan Pupuk Bersubsidi Tidak Langka |
Kondisi pertanian RI
Gobel mengaku prihatin dengan kondisi pertanian Indonesia saat ini. Padahal di masa puncak covid-19, katanya, Indonesia bisa swasembada beras. Namun 2023 ini pemerintah justru menyiapkan impor beras hingga dua juta ton.Di awal rencana impor, Rachmat Gobel menjelaskan, Kementerian Pertanian dan BPS telah menyampaikan produksi padi Indonesia mencukupi kebutuhan nasional namun Bulog menyatakan cadangan beras di gudang Bulog justru menipis. Sesuai regulasi maka impor harus dilakukan.
“Kita tidak perlu berdebat soal keabsahan data, namun yang pasti subsidi pupuk untuk petani terus menurun," ujarnya.
Berdasarkan data anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun ini. Pada 2019 sebesar Rp34,3 triliun, pada 2020 sebesar Rp31 triliun, pada 2021 sebesar Rp29,1 triliun, pada 2022 sebesar Rp25,3 triliun, dan pada 2023 sebesar Rp24 triliun. Sehingga dalam lima tahun ini, subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun.
Gobel mengatakan, sektor pertanian adalah sektor yang sangat strategis. Pertama, sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Kedua, sektor pertanian memberikan pangan pada bangsa.
Nasib bangsa besar akan sangat rawan jika pangan pokoknya tergantung bangsa lain. Ketiga, sektor pertanian berada di desa sehingga ia menjadi kunci ketahanan masyarakat desa dan menjadi penggerak ekonomi desa.
“Jadi jangan main-main dengan pertanian,” ucapnya.
| Baca juga: Yah.. Pemerintah Setop Bansos dan Subsidi Tahun Ini, Apa Saja? |
Sektor perikanan dan perkebunan
Selain pertanian, kata Gobel, pemerintah juga harus memprioritaskan sektor perikanan dan perkebunan.
“Intinya soal pangan. Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Sektor pangan juga menyerap lapangan kerja yang sangat besar,” katanya.
Selain itu, kata Gobel, masalah kemiskinan harus ditanggulangi secara organik.
“Tidak bisa dengan cara instan. Bansos dan BLT itu untuk kondisi darurat, bukan solusi sejati dalam penanggulangan kemiskinan. Ibarat aspirin, itu tak mengobati penyakitnya, hanya menghilangkan simtomnya saja. Jadi jangan bangga dengan turunya angka kemiskinan jika faktornya karena Bansos dan BLT,” katanya.
Sebagai pimpinan DPR, ia mengungkapkan keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah soal mobil listrik ini.
"DPR, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini. Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak,” ucapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
