Dalam perjalanannya, cukup banyak yang dihasilkan dalam Presidensi G20 Indonesia. Salah satu yang paling utama adalah Presidensi G20 Indonesia berhasil menghasilkan deklarasi bersama yang dinamai G20 Bali Leaders's Declaration. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di Media Center G20 Bali, Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung.
"Kepemimpinan Indonesia telah berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin G20, G20 Bali Leaders's Declaration, yang awalnya diragukan oleh banyak pihak," kata Presiden.
Deklarasi itu terdiri dari 52 paragraf. Presiden menyatakan bahwa terdapat satu paragraf yang sangat diperdebatkan yaitu terkait pernyataan sikap terhadap perang di Ukraina. Namun akhirnya, para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation atau penghukuman perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah atau melanggar integritas wilayah.
"Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi, yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial," kata Jokowi.
| Baca: Pemerintah Dorong Eksekusi Komitmen dan Kerja Sama dari Presidensi G-20 |
Jokowi menuturkan G20 Indonesia juga menghasilkan beberapa hasil konkret, misalnya, terbentuknya Pandemic Fund yang hingga terkumpul USD1,5 miliar, kemudian pembentukan dan operasionalisasi resilient and sustainability trust di bawah IMF sejumlah USD81,6 miliar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.
Selain itu, juga energy transition mechanism, khususnya untuk Indonesia dalam memperoleh komitmen dari just energy transition program sebesar USD20 miliar. Kemudian, Jokowi menambahkan, ada komitmen bersama setidaknya 30 persen dari daratan dunia dan 30 persen lautan dunia dilindungi pada 2030.
"Ini sangat bagus. Dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50 persen pada 2040 secara sukarela," kata Jokowi.
Kesuksesan Presidensi G20
Kesuksesan penyelenggaraan Presidensi G20 pada 2022 membuktikan kepemimpinan Indonesia di kancah global. Ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata global, sekaligus meneguhkan kedaulatan ekonomi nasional.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan Indonesia tak bisa diintervensi oleh negara-negara lain. Menurutnya bargaining position Indonesia menjadi penting untuk bernegosiasi dengan siapa pun.
"Saya bicara di forum B20 pada G20, jangan pernah ada satu negara pun yang mendikte Indonesia. No country can dictate Indonesia. We know what we are going to do," kata dia.
Luhut menegaskan, Indonesia merupakan negara besar, yang dapat mengatur urusan ekonominya secara mandiri. Pemerintah, disebutnya, juga akan tegas mengeliminasi intervensi-intervensi asing, apalagi yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebab, tambahnya, selain soal PDB yang besar di antara negara-negara G20, Indonesia juga negara populasi terbesar keempat di dunia, serta memiliki potensi sumber daya alam untuk pengembangan industri-industri prospektif seperti baterai listrik dan kendaraan listrik.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan, Indonesia memiliki hampir semua jenis mineral yang dibutuhkan dunia saat ini, seperti nikel, tembaga, emas, perak, dan bauksit. Beberapa komoditas unggulan Indonesia sering menerima berbagai tantangan dalam mencapai optimalisasi rantai pasok global.
Contohnya, kelapa sawit, nikel dan tembakau yang sering mengalami berbagai bentuk hambatan dagang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kampanye negatif yang dibalut dengan dalih nilai-nilai universal, seperti lingkungan hidup atau kesehatan.
Ia menyebut, apapun yang diusulkan ke pemerintah, akan pertimbangkan untuk diterima. Namun Luhut meminta jangan mendistorsi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebab apabila usulan yang disampaikan mengganggu kedaulatan ekonomi maka tidak akan disetujui.
| Baca: Airlangga: Vaksinasi Kunci Keberhasilan Pengendalian Pandemi |
"Apapun usulannya, kalau mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang baik, saya pasti tidak setuju. Jadi, kita harus tunjukkan ke dunia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa mengatur dirinya. Negara-negara lain tidak perlu mengatur kita," sambung Luhut.
Bukti keberhasilan
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menyebut Bali Leaders’ Declaration menjadi bukti keberhasilan Presidensi G20 Indonesia dalam melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Bali. "Banyak catatan kemarin, bagaimana dinamika sangat tinggi sampai dengan hasil akhir. Tidak ada yang menyangka kita keluar dengan satu hasil deklarasi," katanya.Deklarasi tersebut juga menjadi keberhasilan dari kepemimpinan Indonesia yang netral sehingga menjadi modal bagi pemimpin negara-negara lain di G20 yang menerimanya. Pasalnya, pertemuan-pertemuan engagement group ataupun pertemuan para menteri G20 selepas terjadi konflik di Ukraina tidak dapat menghasilkan satu komunike, konsensus, ataupun deklarasi.
"Pertemuan-pertemuan itu hanya menghasilkan kesimpulan, remarks, atau rekomendasi," kata Dody.
Dari hasil KTT G20, ia menyebut, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu dicapai dalam jangka pendek hingga menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, lanjutnya, konflik geopolitik dan pandemi covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian dunia perlu diantisipasi, terutama oleh Indonesia.
"Menurut catatan KTT G20, kita memasuki 2023 dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, artinya sudah terjadi fragmentasi dari sisi perdagangan, ekonomi, keuangan, dan kebijakan, yang berdampak menengah dan panjang,” ucap Dody.
Inflasi yang berpotensi tetap tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat perlu diwaspadai terus terjadi pada tahun yang akan datang. “Ini tentunya harus dipandang sebagai salah satu yang harus kita waspadai. Kalau ekonomi melambat, suku bunga meningkat, inflasi stabil tinggi, mungkin ini akan menjadi ancaman," kata Dody.
Tindaklanjuti
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya segera menindaklanjuti semua hasil yang telah dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Ia mencatat terdapat 226 kesepakatan multilateral dengan total nilai investasi USD238 miliar dan 140 proyek bilateral dengan nilai investasi USD71,4 miliar."Ini betul-betul yang paling penting, segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan," ujar Jokowi.
Kepala Negara menegaskan semua perjanjian dan program inisiatif yang ada harus segera dieksekusi sehingga bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan negara secara cepat. Selain itu, komitmen investasi asing di Tanah Air wajib segera direalisasikan.
"Saya melihat, misalnya, dari Pemerintah Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure and Investment ada komitmen sebesar USD600 miliar. Untuk pengembangan kendaraan listrik ada USD20 miliar.
Jokowi tak ingin komitmen investasi yang sudah ada tidak bisa direalisasikan di lapangan. Selain dari AS, komitmen investasi juga datang dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan khusus untuk proyek LRT di Jakarta. Kemudian dengan Turki ada komitmen untuk membangun jalan tol Trans Sumatra.
"Semua harus bisa jalan secara detail menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita," kata Jokowi.
Sedangkan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah memastikan pelaksanaan hasil KTT G20 akan disesuaikan dengan prioritas yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia.
Berbagai komitmen di sektor transisi energi, ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi digital, keuangan, hingga infrastruktur, bakal menjadi sektor terdepan yang diupayakan terimplementasi. "Bidang yang akan menjadi prioritas akan disesuaikan dengan prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022," ujar Susiwijono.
| Baca: Suku Bunga BI Diramal Bakal Naik Lagi Bulan Ini |
"Rinciannya, yaitu transisi energi, ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi digital, dan pastinya keuangan yang terkait dengan kebutuhan pembiayaan. Lalu, Infrastruktur yang juga menjadi komitmen di KTT G20," tambahnya.
Adapun Presiden Jokowi secara resmi sudah menutup Forum KTT G20 di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Bali, Rabu, 16 November 2022. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan terima kasih dan selamat jalan kepada para pemimpin negara-negara G20 dan para delegasi yang hadir di lokasi pertemuan.
"Dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali Indonesia ditutup," ujar Presiden menutup rangkaian KTT.
Selanjutnya, Presiden Jokowi secara resmi menyerahkan tongkat Presidensi G20 kepada India selaku pemegang Presidensi G20 selanjutnya. Jokowi meyakini di bawah kepemimpinan India G20 akan terus bergerak ke depan guna mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif.
"Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari troika tahun depan Indonesia siap mendukung kesuksesan Presidensi G20 India, dan saya juga meminta kepada semua pimpinan yang hadir untuk mendukung India tahun depan," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
