"Jadikan UMKM sebagai bintang ekonomi baru Indonesia. Justru dari UMKM kita bisa membangun fondasi perekonomian nasional yang lebih baik ke depan," kata Komite Pengembangan Jaringan Usaha Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Handito Joewono kepada Medcom.id, Kamis, 3 September 2020.
Handito sepakat bahwa ruang gerak UMKM saat ini sangat berbeda dibandingkan krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1998 sebagai penyelamat ekonomi Indonesia. Kelancaran aktivitas UMKM saat ini harus diimbangi dengan pemberian panggung yang lebih besar oleh pemerintah.
"Taiwan dan Tiongkok bisa jadi contoh kecil bagaimana UMKM ini menjadi bintang. UMKM itu jangan hanya jadi komoditas politik dan jangan dijadikan sejarah yang diingat kalau sudah lewat. UMKM harus dijadikan masa depan perekonomian Indonesia. Dan ini memang bisa," papar Ketua Departemen UMKM Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ini.
Handito memaparkan bahwa kondisi usaha mikro saat ini telah banyak yang berubah menjadi ultramikro. Kelompok yang jumlahnya jutaan ini hanya mampu menjalankan mode bertahan hidup ketimbang memperkuat pengembangan usaha.
Ia sangat mengkhawatirkan kondisi usaha level kecil dan menengah yang mestinya mendapatkan perhatian yang sama besar dari pemerintah. Kelompok ini masih ada yang bisa tumbuh dan melibatkan banyak tenaga kerja.
"Kalau tidak diurus dengan baik dampaknya akan signifikan karena mereka menyerap tenaga kerja banyak. Sementara yang mikro umumnya sendiri-sendiri dan yang penting bisa bertahan karena diganjal oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional," paparnya.
Selain ketersediaan modal kerja, lanjut Handito, pelaku usaha level kecil dan menengah saat ini perlu lebih banyak pengetahuan untuk menembus pasar nasional hingga ekspor. Aspek pendampingan mutlak diberikan oleh pemerintah dengan menjembatani usaha tersebut sinergi dengan kelompok usaha besar.
"Kalau dibiarkan seperti ini terus akan bahaya. Kreativitas bagus tapi pasar segitu saja, tak akan cukup. Ini butuh intervensi negara. Negara harus hadir di sana dengan menghidupkan pasarnya," tutur Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini.
Sektor usaha level kecil dan menengah (UKM) juga masih memungkinkan untuk meningkatkan ekspor terutama kelompok yang fokus di pengolahan pangan dan fesyen. Prioritas jangka pendek mestinya bisa diberikan kepada dua jenis usaha ini agar turut mendukung surplus neraca perdagangan yang signifikan.
Menurut Handito, pelaku UKM olahan pangan dan fesyen banyak yang ingin menembus pasar ekspor akan tetapi tidak tahu cara dan pasar potensial. Perjanjian perdagangan internasional pun mestinya bisa membawa manfaat yang lebih nyata untuk penjualan produk.
"Pemerintah harus memberikan panggung lebih besar buat mereka dengan pendampingan dan permodalan yang baik agar masuk ke pasar global, jangan berhenti di pasar ASEAN," ungkapnya.
Selain pasar daring, sistem konvensional juga masih sangat potensial agar produk UKM bisa menembus dan berkelanjutan di pasar ekspor. Handito menyebut bahwa menghadirkan toko ritel khusus produk Indonesia di sejumlah negara mitra perdagangan bisa menjadi solusinya.
"Seperti Alfamart atau Indomart, tapi di luar negeri. Kita bisa lihat pelajaran di Jerman bahwa toko Indonesia juga akhirnya bisa diminati oleh warga Jerman. Pemanfaatan ini repot, tapi ini punya harapan. UMKM Indonesia bisa dikembangkan dan berkelanjutan di pasar luar negeri," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
