Perlindungan sosial
Teguh menegaskan akan ada dampak negatif ketika subsidi dikurangi dan harga BBM semakin mahal. Pemerintah diminta menyiapkan skema perlindungan sosial. Hal itu patut dilakukan untuk menjaga daya beli karena sebagian besar ekonomi Indonesia bergantung kepada konsumsi masyarakat, sekaligus untuk menjaga momentum positif pemulihan ekonomi Indonesia."Untuk menanggulangi dampak negatif maka pemerintah harus menyiapkan skema perlindungan sosial atau kompensasi kepada kelompok miskin dan rentan untuk pangan dan energi," ujarnya.
Meski demikian, dia menilai skema perlindungan sosial belum cukup mumpuni untuk sekarang. Pemerintah diminta meningkatkan besaran dana dan cakupan skema perlindungan sosial.
"Masih belum cukup. Bisa ditingkatkan besaran nilainya dan cakupannya," kata Teguh.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data terkait kelompok masyarakat terimbas karena dampak ekonomi kali ini bisa meluas. "Bagaimana ini mempercepat pemutakhiran data, siapa yang berhak atau tidak. Artinya, dampak ini tidak hanya di kelompok bawah," ucap dia.
Selain pemutakhiran data, Teguh menyarankan pemerintah menyediakan mekanisme khusus untuk masyarakat mengajukan diri sebagai penerima bantuan sosial. Hal itu akan membantu penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan jangkauan.
"Saya dari dulu mendorong ada mekanisme, misalnya on demand application untuk bantuan sosial. Artinya, orang yang benar-benar menderita belum terdaftar, diperkenankan mendaftar. Dari situ ada verifikasi," tegas dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengisyaratkan pemerintah akan mengkaji sistem penyaluran subsidi BBM. Termasuk, opsi kenaikan harga BBM.
“Di tengah kenaikan harga-harga energi dunia, Indonesia masih melakukan subsidi ataupun memanfaatkan kekuatan fiskal untuk menyerap sebagian daripada kenaikan harga pangan maupun energi. Sedangkan negara-negara lain melakukan pass-through yang berarti harga energi ditransmisikan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.
Apalagi, kata Airlangga, perekonomian Indonesia terus menciptakan optimisme dan berhasil bertumbuh di atas 5 persen pada tiga kuartal terakhir ini. Badan Pusat Statistik menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,44 persen (yoy) pada kuartal II 2022 merupakan pertumbuhan yang impresif.
Airlangga mengatakan capaian positif perekonomian Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dan didukung oleh inflasi yang terkendali. Inflasi Indonesia per Juli 2022 tercatat 4,94 persen. Angka tersebut lebih baik dari Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen, Jerman 7,5 persen, dan Prancis yang mencapai 6,1 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
