Dorongan agar Pertamina masuk ke proyek tersebut lantaran Shell Upstream Overseas Ltd berencana melepas hak kepemilikan sebesar 35 persen di proyek tersebut. Shell telah meminta izin untuk membuka akses data proyek tersebut untuk ditawarkan pada investor lain.
Dirinya mengatakan mundurnya Shell pun menjadi pertanda bahwa proyek ini dianggap tidak menarik dan memiliki pasar yang jelek. Bahkan dirinya pun pesimistis jika pengembangan lapangan migas ini akan sama seperti pengembangan lapangan lainnya yang juga masih belum jelas.
"Shell itu kan orang yang paling ngerti LNG terus terang saja, portofolio yang paling besar di antara perusahaan multinasional itu ya Shell. Kalau Shell sampai mundur, saya enggak yakin yang lain mau masuk. Pertamina enggak akan mampu, financially enggak akan mampu sama sekali," kata Ari dalam webinar Bimasena Energy, Sabtu, 29 Agustus 2020.
Dalam kesempatan yang sama, Praktisi Migas Tumbur Parlindungan mengatakan jika Pertamina masuk pun, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu harus mencari pendanaan dari luar.
Oleh karenanya dirinya berharap agar ada perusahaan asing yang masuk minimalnya sekelas Shell. Sebab, menurut Tumbur, Indonesia membutuhkan investasi asing atau foreign direct investment (FDI) untuk menggerakkan perekonomian.
Selain itu jika perusahaan asing yang masuk menggantikan Shell, diharapkan akan membawa teknologi mereka untuk bisa digunakan diadopsi dalam mengelola migas di Tanah Air terutama di proyek tersebut.
"Kalau bisa itu asing yang datang ke Indonesia, yang bisa membawa uang supaya pertumbuhan ekonominya bergerak. Kalau kita dalam arti Pertamina, harus pinjam uang dari luar," ujar Tumbur.
Tumbur juga menilai jika Pertamina didorong masuk ke proyek tersebut malah akan membebani Pertamina yang saat ini pun sudah dihadapkan oleh banyaknya pekerjaan rumah untuk meningkatkan produksi dari pengelolaan puluhan wilayah kerja migas di Tanah Air. Sehingga, lanjut mantan Direktur Utama Saka Energi ini, dalam proyek migas tidak hanya bisa mengedepankan perkara nasionalisme, tetapi juga melihat keberlanjutan kinerja hulu migas ke depannya.
"Kita tahu Pertamina sudah menangani dari Sabang sampai Merauke. Mereka bersar sekali kebutuhan capital-nya. Jangan lagi dibebankan dengan Masela. Jadi jangan melihat nasionalismenya dulu, kita lihat mereka mau ngapain ke depannya," jelas Tumbur.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mempersilakan Pertamina untuk masuk mendampingi Inpex Corporation yang memiliki 65 persen kepemilikan di Blok Masela.
"Kalau Pertamina berminat tentu dipersilakan open data dan ikut tender. Tentu kami enggak bisa memaksa kalau Pertamina enggak punya keberminatan," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
