Dahlan mengingat, Peruri mempunyai anak perusahaan yang memegang izin
digital security. Dia bilang, siapa saja yang akan mengamankan
digital code-nya, maka harus berhubungan dengan Peruri.
"Misalnya di zaman covid-19 ini. Semua orang harus kerja dari rumah. Padahal perusahaan seperti Pertamina harus tetap jalan. Bagaimana perusahaan bisa jalan kalau tidak ada yang tanda tangan. Padahal untuk kelas Pertamina pasti diperlukan ratusan tanda tangan sehari. Di semua level," jelas dia.
Baca:
Ahok Mengkritik, Pertamina Menjawab
Menurut Dahlan, hal ini harusnya dibicarakan. Terkait bagaimana semua tanda tangan bisa diganti dengan tanda tangan digital, yang tetap dianggap sah. Itu berarti, lanjut dia, harus ada lembaga yang melegalisasinya. Atau umum dikenal dengan istilah otentifikasi.
Dahlan berujar, Peruri memiliki
software otentifikasi itu. Sekaligus punya izin sebagai lembaga yang memegang
digital security. Dalam otentifikasi itu, Peruri memberikan
password kepada setiap pejabat yang terkait dengan tanda tangan itu. Tinggal klik di HP.
"Tentu hak Peruri untuk menawarkan berapa miliar pun. Pinter-pinternya Peruri berbisnis. Yang penting tidak memaksa. Dan tidak ada hak bagi Peruri untuk memaksa Pertamina. Semuanya terserah Pertamina. Mau menerima tawaran atau menawar. Atau bahkan menolak," ujar dia.