Larangan ekspor mineral bijih nikel sudah diberlakukan pada 1 Januari 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba. Larangan ekspor bijih nikel diberlakukan salah satunya untuk mendukung program kendaraan listrik.
Menurut data yang dipaparkan Jokowi, Indonesia memiliki 25 persen cadangan nikel di dunia dengan jumlah 21 juta ton. Sehingga, Indonesia mengontrol hampir 30 persen produksi nikel global. Kekayaan alam Indonesia menambah keyakinan untuk membangun industri kendaraan listrik beserta baterainya.
Bijih nikel akan diolah di dalam negeri untuk menghasilkan katoda baterai, besi antikarat dan juga baterai litium yang merupakan komponen kendaraan listrik. BUMN PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang telah mampu menghasilkan lembaran baja panas (hot strip mill) akan bermitra dengan industri otomotif untuk memproduksi badan mobil baru dan komponen mobil listrik.
Dengan begitu, Jokowi meyakini dalam 2-3 tahun ke depan, Indonesia sudah mampu memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri.
Dengan berbagai tujuan tersebut, hilirisasi saat ini memang menjadi manifestasi penting untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Namun, hilirisasi diyakini masih akan menemui jalan terjal, karena pengolahan SDA mentah menjadi barang bernilai, membutuhkan teknologi dan investasi tinggi, termasuk dukungan politik.
Setidaknya Jokowi telah menentukan arah dan peta jalan kebijakan ekonomi untuk mengoreksi tata kelola SDA. Jika tidak dikelola dengan baik, kekayaan alam bisa menjadi bumerang yang mengakibatkan musibah dan ketidakadilan bagi masyarakat. Indonesia patut berharap hilirisasi tidak akan menjadi wacana yang timbul tenggelam tanpa jejak manfaat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
