Strategi Besar Jokowi Ubah Struktur Ekonomi, dari Hilirisasi hingga Kendaraan Listrik

 
Saat pemancangan pondasi (groundbreaking) pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, 12 Oktober 2021, Jokowi telah memerintahkan swasta dan seluruh badan usaha milik negara (BUMN) sektor tambang untuk melakukan hilirisasi.
 
Hilirisasi juga memberi arti penting dalam rantai ekonomi, karena akan menghadirkan pemasok dan industri lain, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Adapun pembangunan smelter Freeport merupakan tindak lanjut dari langkah pemerintah dalam mengambil alih 51 persen saham perusahaan tambang raksasa asal AS, Freeport McMoran itu.

Selain Freeport, sejak kepemimpinannya pada 2014, Presiden Jokowi telah memimpin pengambilalihan lapangan migas Blok Mahakam dari perusahaan Prancis, Total E&P untuk diberikan ke PT Pertamina (Persero) dan Blok Rokan dari Chevron untuk juga diberikan ke Pertamina.
 
"Nilai tambah yang maksimal untuk kepentingan nasional kita, untuk kepentingan dalam negeri kita, untuk kepentingan rakyat kita. Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambil alih," kata dia.
 
Smelter Freeport di Gresik, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memiliki kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat per tahun dengan kemampuan produksi 600 ribu ton tembaga. Saat ini, tembaga menjadi salah satu komoditas yang nilainya meningkat drastis karena mengalami super siklus (supercycle) di pasar global. Tembaga kini berada pada harga USD9.400 per ton.
 
"Investasi (smelter Freeport) Rp42 triliun atau USD3,5 miliar, revenue (penerimaan) hanya dari copper (tembaga) saja itu USD5,4 miliar," kata Airlangga.
 
Smelter Freeport di Gresik juga akan memiliki fasilitas hilirisasi tambahan pemurnian logam berharga (precious metal refinery) dengan nilai investasi USD200 juta. Pabrik pengolahan tersebut akan mampu memproduksi 35-54 ton emas per tahun. Adapun saat ini, harga emas sekitar USD1.700 per troy ounce.
 
"Kalau produksi (emas) 35 ton, itu nilainya USD1,8 miliar. Jika produksinya 50 ton, itu sampai USD2,7 miliar. Jadi, bayangkan selama 40 tahun (sebelum ada smelter Freeport di Gresik), yang USD2 miliar itu rata-rata dinikmati negara lain, apakah 70 persen ke Spanyol maupun ke Jepang," kata Airlangga.
 
Tak hanya dari sektor pertambangan, Presiden Jokowi juga secara eksplisit mengungkapkan rencananya untuk menghentikan ekspor bahan mentah dari sektor pertanian.
 
Komoditas kelapa sawit, misalnya, diarahkan untuk diproses agar menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga tidak hanya diekspor dalam bentuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), melainkan mengarah pada barang jadi lainnya seperti mentega, kosmetik ataupun bahan bakar biodiesel.
 
Larangan ekspor CPO, diisyaratkan Jokowi, akan diberlakukan setelah larangan ekspor bauksit mentah. Seruan Jokowi itu dikuatkan dengan perintah kepada jajaran menteri agar menyiapkan segala mitigasi untuk menghadapi konsekuensi hukum dan ekonomi jika Indonesia telah secara penuh menghentikan ekspor bahan mentah.
 
Kendaraan listrik
 
Upaya menghentikan ekspor bahan mentah sudah berjalan saat ini. Pemerintah menutup keran ekspor produk mineral sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).