Penambahan tersebut dengan alasan karena adanya gap anggaran sebesar Rp20,81 triliun antara usulan PMN 2023 dengan alokasi PMN dalam Nota Keuangan 2023. Awalnya, usulan PMN untuk BUMN untuk tahun depan sebesar Rp67,82 triliun namun baru disetujui Rp41,31 triliun.
"Kita berharap antara dividen dan PMN itu nanti seimbang di 2024. Mohon kalau dari Komisi VI berkenan membantu tambahan Rp7,88 triliun," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Kamis, 8 September 2022.
| Baca juga: Garap Kelistrikan di Wilayah 3T, PLN Disuntik Modal Pemerintah Rp5 Triliun |
Erick juga menjelaskan, alasan lainnya penambahan PMN 2023 harus dilakukan adalah setoran BUMN berupa pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dividen yang selalu meningkat.
Ia pun merinci, PMN yang belum full diperoleh BUMN antara lain untuk PT Hutama Karya (Persero) yaitu dari Rp30,56 triliun. PMN untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) itu baru disetujui sebesar Rp28,9 triliun.
Lalu, PMN untuk Defend ID baru disetujui Rp1,75 triliun, dari Rp3 triliun yang diusulkan. Adapun PMN ini akan digunakan untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, dan amunisi.
Selanjutnya, PMN untuk AirNav yang baru disetujui sebesar Rp660 miliar, dari usulan Rp790 miliar. PMN AirNav ini rencanannya digunakan untuk pembaruan alat.
| Baca juga: Jokowi Setuju Garuda Diguyur PMN Rp7,5 Triliun |
Sementara yang sudah pasti mendapatkan PMN sesuai usulan adalah PMN untuk PLN sebesar Rp10 triliun. PMN itu digunakan untuk perluasan jaringan infrastruktur kelistrikan serta program listrik desa.
Sedangkan yang belum mendapat kepastian PLN adalah InJourney sebesar Rp7,5 triliun, IFG sebesar Rp6 Triliun, Reasuransi Indonesia sebesar Rp3 triliun, ID Food sebesar Rp2 triliun, Perum Damri sebesar Rp870 miliar, dan PT KAI (Persero) sebesar Rp4,1 triliun.
Di sisi lain, Erick juga menyampaikan harapan pemerintah mengalokasikan cadangan investasi agar bisa membantu BUMN dalam menjalankan program penugasan.
"Jadi total yang kemarin disetujui Rp41,31 triliun (dari Rp 67,82 triliun). Kami sedang mendorong dan sepertinya ada jalan keluar, ada cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp5,7 triliun, jadi totalnya Rp 47 triliun," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
