"Alhamdulillah, atas dukungan pemerintah dan DPR, kita berhasil merekstrukturisasi Garuda melalui PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang). Garuda kembali bisa bergerak lebih sehat. Pemerintah juga akan kembali membantu PMN sebesar Rp7,5 triliun," ujar Erick di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022.
Sedianya, pemerintah sudah memutuskan untuk menyuntikkan PMN kepada Garuda sejak 2021. Namun, saat itu, keputusan tersebut masih ditahan karena kondisi perusahaan yang masih pelik dan perekonomian nasional yang masih jeblok.
"Inilah momentum yang baik, saya rasa. Sekarang recovery covid-19 sudah terjadi, pertumbuhan ekonomi juga sudah di 5,44 persen," tuturnya.
| Baca juga: Belum Bayar Sewa Pesawat, Garuda Digugat Pailit |
Erick mengungkapkan, dana segar itu akan digunakan perseroan untuk menambah jumlah armada hingga dua kali lipat. Saat ini, ia menyebut total pesawat Garuda dan Citilink hanya 61 unit.
"Di akhir tahun, kita akan tambah hingga mencapai 120 unit," ucapnya.
Ia juga memastikan harga sewa maskapai akan sesuai dengan nilai yang beredar di pasar. Pemerintah akan memantau sehingga tidak terjadi penggelembungan biaya sewa sebagaimana terjadi pada masa lalu, yang menjadi cikal bakal kasus korupsi pada tubuh Garuda.
"Kita pastikan harga sewa pesawat-pesawat yang baru ini sesuai dengan harga pasar, tidak yang seperti sebelumnya yang terindikasi bahkan sudah ada istilah tersangka untuk kasus korupsi di Garuda," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
