Bahkan, jaminan diberikan di saat adanya perubahan rantai pasok dunia. Juga kondisi geopolitik yang tak menentu saat ini.
"Jadi jangan khawatir dengan ketersediaan BBM dan LPG subsidi. Yang perlu kita jalankan adalah regulasi yang ada. Kita awasi pelaksanaannya dan laporkan bila ada penyimpangan di lapangan untuk diambil langkah koreksi,” kata Mulyanto di Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.
Menurut Mulyanto, sudah menjadi tugas Pertamina sebagai BUMN operator migas untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM dan LPG subsidi. Termasuk penugasan-penugasan lain ke seluruh Indonesia sesuai peraturan perundangan.
Mulyanto menilai ketersediaan pasokan BBM dan LPG dari hulu hingga hilir merupakan faktor pendukung ketahanan energi. Itu sebabnya, DPR akan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.
“Ya, kita semua mendukung agar penugasan tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. DPR sendiri, melalui fungsi regulasi, anggaran, dan pengawasan mendukung agar ketahanan energi nasional kokoh," kata dia.
Pemerintah mengambil kebijakan menambah anggaran BBM dan LPG subsidi. Kebijakan ini dilakukan pada situasi yang berat, baik untuk pemerintah maupun Pertamina.
Pertamina berkomitmen terus menjamin ketersediaan BBM dan LPG subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Pada sisi hulu, misalnya, Pertamina terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas.
Baca: Harga Pertalite Tak Naik, Erick Thohir: Pemerintah Kucurkan Rp200 Triliun
Sementara pada sisi pengolahan, Pertamina terus memperkuat keandalan operasional kilang, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek pembangunan kilang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta DPR untuk menambah alokasi anggaran APBN untuk anggaran subsidi BBM, LPG, dan listrik. Permintaan ini buntut dari ekonomi global yang mengalami tekanan akibat dampak perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya disrupsi harga energi dan pangan.
Dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis, 9 Juni 2022, Menkeu mengatakan semula subsidi dan kompensasi hanya Rp152,5 triliun. Angka itu menjadi Rp443,6 triliun atau ada selisih Rp291,0 triliun terhadap alokasi APBN 2022.
Sri Mulyani menguraikan dalam UU APBN 2022 subsidi energi dialokasikan sebesar Rp134,0 triliun. Terdiri atas subsidi BBM dan LPG sebesar Rp77,5 triliun dan subsidi listrik Rp56,5 triliun. Sedangkan untuk kompensasi BBM dialokasikan sebesar Rp18,5 triliun.
Baca: Begini Strategi Pertamina untuk Salurkan BBM dan LPG hingga Pelosok Desa
Mengingat harga energi yang terus naik, maka pemerintah mengusulkan tambahan subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun. Dalam hal ini terjadi kenaikan alokasi subsidi BBM dan LPG sebesar Rp71,8 triliun atau alokasinya menjadi Rp149,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
