Tangkapan layar ajakan Validasi NIK Untuk Jadi NPWP. Foto: Djponline.pajak.go.id
Tangkapan layar ajakan Validasi NIK Untuk Jadi NPWP. Foto: Djponline.pajak.go.id

Top Berita Ekonomi: Batas Pemadanan NIK jadi NPWP Diperpanjang

Annisa ayu artanti • 14 Desember 2023 08:31
Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Rabu, 13 Desember 2023 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari batas pemadanan NIK menjadi NPWP yang diperpanjang, imbauan Menkominfo kepada TikTok, hingga masyarakat yang semakin banyak belanja saat Pemilu 2024.
 
Berikut rangkuman berita selengkapnya:

1. Batas Pemadanan NIK Jadi NPWP Resmi Diundur, Terakhir 30 Juni 2024 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan batas pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diundur menjadi 30 Juni 2024.
 
Baca berita selengkapnya di sini.

2. Mulai Hari Ini, KA Argo Dwipangga Gunakan Kereta Eksekutif dan Luxury New Generation 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan KA Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan pp dengan menggunakan jenis Kereta Eksekutif New Generation dan Kereta Luxury New Generation, terhitung mulai hari ini.
 
Baca berita selengkapnya di sini.
 
Baca juga: Badan Pangan Nasional Jamin Kebutuhan Pangan Jelang Nataru

3. Ingatkan Jangan Banyak Barang Impor di TikTok Shop, Menkominfo: Kasihan UMKM Kita!

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta agar jangan banyak barang impor diperjualbelikan melalui platform e-commerce TikTok Shop, yang telah beroperasi kembali mulai 12 Desember 2023.
 
Baca berita selengkapnya di sini.

4. Syarat Mutlak Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Harus Tumbuh 7% per Tahun 

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6-7 persen untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi (high income country) atau negara maju pada 2045.
 
Baca berita selengkapnya di sini.

5. Masyarakat Makin Getol Belanja saat Pemilu 2024 

Belanja masyarakat diperkirakan bertambah Rp294,5 triliun karena penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
 
Baca berita selengkapnya di sini.
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ANN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan