Baginya, hal tersebut mesti dilakukan agar kebijakan yang ditempuh solutif dan risikonya kecil. Menurutnya, sebaiknya Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, melakukan evaluasi secara mendalam dan komprehensif sebelum memutuskan kembali memberlakukan PSBB. Sehingga, diketahui pasti penyebab tingginya penyebaran covid-19.
"Sebagai contoh misalnya, ada penyebaran di transportasi umum. Kalau ada, harus dievaluasi," ujarnya.
"Kemudian, ada enggak yang terpapar yang di rawat di Wisma Atlet. Dilihat data, mereka bekerja informal atau formal kebanyakan? Kalau formal, mungkin klaster perkantoran. Berarti kantornya diperketat atau pekerja informal apa," sambungnya.
Hingga saat ini, ungkap Judistira, upaya pemprov dalam menekan penularan covid-19 dinilai belum maksimal. Dicontohkannya dengan aduan masyarakat kepadanya, khususnya mengenai pasien positif tanpa gejala hingga bergejala ringan yang karantina mandiri di rumah masing-masing.
Selain tidak adanya perhatian dari Pemprov kepada warga-warga sudah melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Mereka tidak mendapat asupan makanan, vitamin, dan perhatian. Saya temukan ketika turun ke masyarakat.
"Ketua RT/RW menyampaikan, warga itu isolasi mandiri. (Baru) empat hari enggak betah, (lalu) dia keluar tanpa ada pengawasan, tidak ada perhatian. Ini mengkhawatirkan memunculkan OTG-OTG (orang tanpa gejala)," ujarnya.
Dirinya mengingatkan sebagai Ibu Kota Negara. DKI Jakarta sudah sepatutnya segala kebijakan strategis yang diambil, termasuk dalam penanganan covid-19, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga.
"Melakukan koordinasi, sinergisitas antara pusat dan daerah. Jadi, seperti ini situasinya, mau mengambil kebijakan PSBB total. Bagaimana masukan dari daerah-daerah penyangga dan pemerintah pusat. Ini tidak bisa dipungkiri. Banyak sekali kepentingan (pusat dan daerah penyangga) di Jakarta," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
