Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM) Teten Masduki mengatakan hal ini bertujuan untuk memberikan ruang tambah bagi pelaku koperasi dan UMKM agar mampu lebih berdaya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. "Pemerintah akan mengajak para importir untuk bekerja sama investasi membangun pabrik dan membangun produksi di dalam negeri," ujar Teten dalam sambutannya di acara HUT ke-71 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.
Teten melanjutkan, industrialisasi substitusi impor dengan melibatkan Koperasi Multi Pihak dapat menjadi pendekatan yang menarik dalam mengurangi ketergantungan impor pada sektor primer. Terlebih, kata Teten, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang luar biasa untuk dimanfaatkan.
Melalui peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021, Teten mengatakan Koperasi Multi Pihak dapat mengembangkan sektor industri dalam negeri dengan mengikuti tren saat ini yang mengarah pada bentuk-bentuk sharing economy atau collaborative economy.
Teten menyebut pendekatan bisnis tersebut dilakukan dengan cara mengagregasi para pelaku pada semua rantai nilai industri dalam suatu bisnis di bawah wadah koperasi.
Teten menyampaikan, hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga memberikan kemudahan dalam memberdayakan koperasi dan UKM. Teten berharap hal ini mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif bagi koperasi.
Selain itu, Teten menambahkan, saat ini pemerintah juga tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian sebagai revisi atas UU 25 Tahun 1992. "Harapannya dengan hadirnya UU Perkoperasian yang baru dapat memberikan ruang usaha bagi koperasi secara luas, koperasi bisa bergerak dengan semua sektor lapangan usaha," kata Teten.
| Baca juga: Koperasi Adalah: Pengertian, Tujuan, Prinsip, Jenis, dan Fungsinya |
Beri ruang pelaku UMKM
Kebijakan Kemenkop dan UKM dalam mendorong substitusi impor bagi UMKM disambut gembira Ketua Umum Assosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny. Menurut Hermawati, kebijakan ini merupakan salah satu langkah guna memberikan ruang untuk pelaku UMKM agar mampu lebih berdaya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
"Saya sangat mendukung kebijakan ini karena tentu saja langkah ini juga akan efektif apabila pemerintah juga berperan aktif mengajak para importir dan investor untuk bekerja sama investasi membangun pabrik yang nantinya mendukung pergantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri," kata Hermawati saat dihubungi, Sabtu, 27 Mei 2023..
Ia melanjutkan, kebijakan subtitusi impor ini, selain untuk meningkatkan produktivitas nasional, juga sangat berperan dalam memudahkan UMKM mendapatkan bahan produksi yang berkualitas untuk usahanya di dalam negeri. "Tentunya hal ini juga harus diimbangi dengan kemudahan perluasan market yang tersedia, akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan kemudahan legalitas yang mendukung usaha UMKM," ujarnya.
Lebih lanjut, Hermawati berharap, kebijakan substitusi impor benar-benar bisa dilaksanakan sehingga keinginan pemerintah menjadikan produk UMKM mempunyai daya saing, tentu saja tidak lepas dari pengawasan pemerintah.
"Saya juga berharap agar pemerintah ikut berperan memberikan ruang market ekspor bagi UMKM. Misalnya, melalui strategi promosi ekspor dalam usaha untuk mengembangkan industri di dalam negeri serta memberikan pembinaan dan kemudahan legalitas yang dibutuhkan UMKM untuk naik kelas dan mempunyai daya saing," jelasnya.
Potensi sumber daya lokal
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Danis Hidayat juga mendorong para insinyur Indonesia untuk mendukung percepatan produksi-produk substitusi impor yang berbasis potensi sumber daya lokal. Danis mengatakan Indonesia mempunyai segudang potensi alam yang mampu mewujudkan produksi-produksi substitusi impor.
"PII berkontribusi melalui inovasi untuk mendorong pengembangan dan produksi produk substitusi impor yang kompetitif, terutama melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu produsen lokal dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing produk mereka domestik ataupun internasional," ujar Danis dalam acara HUT ke-71 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Selasa (23/5).
Danis melanjutkan, Indonesia memiliki empat sektor utama dalam percepatan produk subsitusi impor. Pertama sektor industri pertambangan minyak dan gas, industri kayu, serta industri makanan dan minuman. Pun berbagai komoditas pertanian, seperti padi, jagung, kedelai, dan kopi juga dapat dikembangkan sebagai bahan baku. Ada juga sektor kelautan untuk industri pangan, kosmetik, hingga energi. Terakhir, ada sektor industri kreatif, yakni sumber budaya Indonesia menjadi aset penting dalam pengembangan industri kreatif.
"Jadi, itu ialah empat kelompok yang dikembangkan dalam rangka substitusi impor. Intinya bagaimana dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah dapat mengimplementasikan produksi substitusi impor melalui beberapa langkah. Salah satunya, pemerintah dapat melarang impor barang tertentu yang dapat diproduksi secara lokal. Langkah ini bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dan mendorong konsumsi produk lokal.
"Pemerintah juga dapat memberlakukan bea masuk yang tinggi atau kuota impor yang ketat untuk mencegah masuknya produk substitusi impor," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Danis, pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal kepada produsen lokal yang memproduksi produk subsitusi impor. Hal ini akan menguatkan daya saing produsen lokal terutama bagi UMKM.
"Pemerintah dapat mendukung kolaborasi antarperguruan tinggi, lembaga peneliatian, dan sektor swasta untuk mengembangkan teknologi dan pengetahuan yang dibutuhkan produk substitusi impor tersebut," kata Danis.
| Baca juga: Kata Sri Mulyani, Gegara Ini Ekonomi Syariah tak Bisa Maju |
Program nasional
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menyebut bahwa substitusi impor harus dijadikan strategi dan program nasional oleh pemerintah. Hal itu dilakukan tentunya untuk mendorong pemerintah ataupun masyarakat menggunakan produk-produk dalam negeri.
"Ini (substitusi impor) harus menjadi program nasional oleh pemerintah dan juga setiap kelembagaan harus mencanangkan kebijakan ini. Bukan hanya Kemenkop dan UKM, melainkan ini harus menjadi program besar bagi setiap kementerian ataupun lembaga lainnya," ujar Piter kepada Media Indonesia, Sabtu, 27 Mei 2023.
Ia melanjutkan, substitusi impor ini hanya akan bisa berhasil kalau dicanangkan dan dilaksanakan secara konsisten oleh banyak kementerian, terutama Kementerian Perindustian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM).
Menurut Piter, substitusi impor ini tentunya bukan hanya untuk meningktkan daya saing dari UMKM, tetapi juga dapat menjadi langkah untuk memperkuat perekonomian nasional.
"Substitusi impor ini tidak hanya untuk meningkatkan daya saing UMKM, tapi untuk memperkuat perekonomian nasional. Salah satunya dapat memperkuat UMK, yakni UMK dapat diperankan untuk memproduksi produk-produk yang selama ini diimpor," ujarnya. (Ficky Ramadhan)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
