Kompor Listrik. Foto: PLN
Kompor Listrik. Foto: PLN

Kompor Listrik: Siapa Untung, Siapa Buntung?

Annisa ayu artanti • 24 September 2022 13:54

UPAYA penggenjotan konsumsi listrik tengah menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Selain melalui kendaraan berbasis listrik, pemerintah juga gencar mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kompor listrik atau kompor induksi.

Pemerintah dan PT PLN (Persero) telah melakukan pilot project alias uji coba konversi kompor LPG ke kompor induksi di Solo dan Bali kepada masing-masing 1.000 keluarga penerima manfaat dengan daya golongan listrik 450 VA dan 900 VA.

Paket kompor yang dibagikan kepada masyarakat terdiri dari tipe dua tungku masing-masing dengan daya 1.000 watt dan daya 1.800 watt.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana dalam acara Metro Pagi Prime Time mengatakan, program konversi ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah terkait Ketahanan Energi Nasional melalui program pengalihan energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik.

"Umumnya LPG ini diimpor, karena diimpor tentu dari sisi ketahanan energi kita juga kurang, untuk itu perlu kita manfaatkan energi dari dalam negeri, apalagi kalau itu lebih bersih dan lebih ekonomis," ungkapnya dikutip Sabtu, 24 September 2022.

Baca juga: Belum Final! Putusan Konversi Kompor LPG 3 Kg ke Kompor Listrik 

Dadan menjelaskan, penerima paket kompor induksi itu akan dibantu untuk mendapatkan penyesuaian daya listrik secara gratis tanpa menaikkan daya kontrak dengan tarif subsidi seperti semula.

"Khusus untuk program ini, nanti untuk keluarga yang memang berhak menerima subsidi ini, otomatis tarifnya mengikuti harga subsidi," jelas Dadan.

Apakah program ini benar-benar dibuat sebagai jalan keluar dari masalah impor energi Indonesia?

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam CEO Lecture bertajuk 'The Future Energy is Electricity, We Face It, We Fight For It' awal Agustus 2022 lalu mengatakan program konversi LPG ke kompor induksi selain bisa menjadi solusi menyerap listrik juga dapat mengurangi beban APBN.

Dengan harga gas dunia yang sedang tinggi, katanya, harga keekonomian LPG mencapai Rp19.609 per kg. Sementara harga jual eceran yang dipatok pemerintah sebesar Rp4.250 per kg. Artinya, ini menjadi beban APBN sebesar Rp15.359 per kg.

"Dengan program konversi kompor ke 15 juta pelanggan penerima manfaat selain bisa menyerap listrik juga bisa menyeimbangkan Current Account Defisit (CAD) negara," kata Darmawan.

Di samping itu, tak hanya negara yang diuntungkan dari pelaksanaan program konversi ini, melainkan PLN pun akan ikut ketiban untung. Darmawan sendiri yang mengungkapkan, dari sisi penambahan konsumsi listrik dengan adanya agenda peningkatan konsumsi listrik melalui kendaraan listrik dan kompor induksi diprediksi konsumsi listrik bisa mencapai 16,4 GWh pada 2024 mendatang.

Dengan pertumbuhan konsumsi listrik tersebut, PLN bisa meraup tambahan pendapatan yang mampu memperkuat posisi keuangan PLN.

"Dari ceruk tersebut jika ditotal bisa mencapai laba Rp22 triliun. Kalau kita kemarin bisa menorehkan Rp13 triliun dan sudah tercatat sebagai terbesar sepanjang sejarah. Potensi ke depan masih akan lebih besar lagi dan perlu kita perjuangkan bersama," ujar Darmawan.

Adapun tahun ini PLN menargetkan konversi kompor induksi sebanyak 300 ribu.

Kenapa pemerintah getol banget untuk konversi kompor listrik?

Pertanyaan itu dijawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang mengatakan, rencana konversi kompor LPG ke kompor listrik adalah salah satu upaya untuk menyiasati kelebihan pasokan (oversupply) listrik PLN.

"Iya harusnya demikian, kalau kita pasang 10 juta itu bisa menyerap lima gigawatt (GW) ya," ucap Arifin, Jumat, 23 September 2022.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah juga telah menyinggung, program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt yang dicanangkan oleh pemerintah telah membuat PLN mengalami kelebihan daya hingga enam GW.

Baca juga: Konversi Elpiji ke Kompor Listrik, PLN: Bisa Menghemat Rp8.000 per K

Bahkan tahun depan, menurutnya, PLN akan memperoleh tambahan 1,4 GW yang membuat total kelebihan menjadi 7,4 GW. Kemudian tambahan daya baru juga akan masuk sebesar 7,5 GW pada 2026.

Pasokan listrik semakin bertambah, katanya, seiring dengan program pemerintah mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat membuat PLN kelebihan listrik hingga 41 GW pada 2030.

"Bisa dibayangkan kalau satu GW itu karena memang take or pay harus bayar satu GW Rp 3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp 3 triliun, senyum Rp3 triliun, merengut Rp3 triliun, itu tidak bisa diapa-apain wajib bayar saja Rp3 triliun," ujarnya Said.

Selain melalui usulan pencabutan daya 450 VA, upaya untuk meningkatkan konsumsi listrik RI disaat kondisi oversupply terjadi adalah dengan mendorong penggunaan kompor induksi.

Ia pun menawarkan ide untuk mencoba memberikan kompor listrik gratis kepada pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA yang dialihkan ke 900 VA, seperti program pemberian gratis tabung elpiji tiga kilogram program konversi minyak tanah ke gas.

"Kalau sedemikian rupa kebijakan dasarnya ayo kita ubah. Bagi kompor listrik, tapi edukasinya penting, jangan hanya dibagi kemudian tidak ada edukasi ke masyarakat, tapi tabung (elpiji) mulai ditarik," tuturnya.

Bagaimana sebenarnya perhitungan bisnis PLN dalam pembangkitan?

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, bisnis pembangunan pembakit PLN harus dikaji ulang. Terlebih program 35 ribu megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah, pasalnya program itu dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5-7 persen.

Hanya saja saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak setinggi asumsi itu apalagi kemarin dihantam pandemi.

"Reaslisasi pertumbuhan konsumsi listrik sendiri saat ini lima persen saja. Jadi memang sangat berat untuk meningkatkan demand," kata Mamit kepada Medcom.id, Sabtu, 24 September 2022.

Masyarakat pun tidak bisa dijadikan tumbal atas kelebihan listrik saat ini. Masyarakat tidak bisa dijadikan tumpuan untuk meningkatkan demand listrik.

Dalam mengelola bisnis PLN, kata Mamit, perusahaan listrik pelat merah itu harus melakukan renegoisasi dengan IPP terkait dengan skema take or pay ini sehingga tidak terlalu membebani keuangan PLN itu sendiri.

Baca juga: Antiribet, Erick Thohir Yakin Kompor Listrik Tarik Minat Milenial 

Mengenai oversupply listrik PLN pun akhirnya menggelitik mantan pejabat publik seperti Susi Pudjiastuti dan Rizal Ramli. Dalam akun twitternya, Susi menyinggung soal supply dan demand. Dia bilang, oversupply membuat PLN rugi.

“Pak Presiden Yth Jokowi, saatnya Pemerintah duduk bersama Perusahaan penyuplai daya. PT PLN berhak untuk dapat Negosiasi ulang dan minta discount.. Hukum pasar demand and supply," katanya.

"Terlalu Banyak Pembangkit, Listrik PLN Jadi Oversupply dan Bikin Rugi,” kata Susi Pudjiastuti dalam cuitan Twitter @susipudjiastuti.

Sementara Rizal Ramli berkicau soal kinerjanya di masa lalu yang dipertanyakan banyak pihak. Saat itu ia menolak mega proyek 35 ribu megawatt dengan alasan akan merugikan PLN karena kondisi oversupply. Namun kejadian itu pun terjadi sekarang.

Dalam cuitan itu ia juga mengusik penguasa dan pengusaha yang sangat mendorong program tersebut untuk mengeruk cuan.

"Ada Peng-Peng ketika itu mengatakan RR tidak bisa kerja dan tidak bisa mimpin. "RR yang selamatkan PLN dari kebangkrutan! Tapi siapa yang banyak mroyek di PLN, nikmati PLN sampai oversupply, rugi lagi ?'' tanya RR pada penguasa-pengusaha (Peng Peng). Hayo ngaku dong!," cuit Rizal Ramli.

Lantas siapa yang diuntungkan?

Balik lagi ke soal kompor induksi, Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi telah mengungkapkan, penggunaan kompor listrik hanya akan menambah pengeluaran masyarakat.  

Meski, kata dia, pemakaian kompor induksi bisa efisien karena bisa hemat energi hingga 48 persen, tetapi pada akhirnya konsumen bisa lebih boros.  

Untuk saat ini, dalam memenuhi keperluan rumah tangga musti digunakan jenis dua kompor, yakni gas elpiji 3 kilogram (kg) dan kompor listrik.

"Kompor gas masih diperlukan untuk antisipasi bila listrik PLN mati. Jika sedang memasak, tapi listrik mati dan tidak ada kompor gas elpiji? Ini bisa memicu double pengeluaran," kata Tulus, dilansir Media Indonesia, Jumat, 23 September 2022.

Baca juga: Soal Wacana Konversi Kompor Induksi, Mulan Jameela: Tidak Cocok dengan Masakan Indonesia

Ia menegaskan juga menyinggung seharusnya untuk pengendalian subsidi gas elpiji 3 kg pemerintah bisa memilih opsi pola distribusi tertutup pada gas elpiji tersebut. Sebab, melambungnya subsidi gas elpiji 3 kg disebabkan adanya inkonsistensi pemerintah di dalam distribusi gas elpiji subsidi yang bersifat terbuka alias siapapun boleh membelinya.  

"Inilah yang menjadikan alokasi subsidi gas elpiji 3 kg menjadi makin boncos," ucapnya.  

Yusnaidi (62 tahun), warga Ciledug juga mengaku keberatan dengan rencana pemerintah untuk mengkonversi kompor gas LPG ke kompor induksi. Dia bilang, akan memberatkan dari sisi keberlanjutan biaya listrik kedepannya. Pastinya biaya listrik akan membengkak.

"Saat ini saya belum bisa menerima pemakaian kompor listrik sekalipun itu dibagi secara gratis, kecuali pemerintah mau memasang meteran gratis khusus untuk kompor listrik tersebut. Tolong pemerintah jangan paksakan untuk memakai kompor listrik. Didaerah masih banyak yang belum memakai gas apalagi kompor listrik," kata Yusnaidi kepada Medcom.id.


 
(ANN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif