"Pengusaha asing pun menganalisis sendiri mengapa sampai saat ini belum ada investor besar terlibat langsung di IKN. Jadi, komitmennya cukup dengan pengajuan letter of intent (LoI) karena masih wait and see," ucapnya.
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo mempromosikan proyek IKN di hadapan investor Singapura. Presiden menyebut pembangunan IKN ialah proyek berkelanjutan sehingga prosesnya akan dilanjutkan oleh presiden terpilih hasil Pilpres 2024.
Nirwono berpandangan konsep desain yang ditawarkan pemerintah ke investor mengenai investasi di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) tidak konkret. Pasalnya, proposal yang ada baru sebatas draf detail tata ruang (RDTR) wilayah perencanaan (WP) KIPP.
Di KIPP, IKN terbagi atas tiga zona, yakni 1A untuk pusat pemerintahan dengan luas lahan 2.876 hektare (ha). Sementara itu, lahan di zona 1B dan 1C diperuntukkan investor dengan luas masing-masing 2.037 ha dan 1.758 ha.
"Ini masih sebatas angan-angan, apakah mau jadi kota industri atau kota inovasi dengan digitalisasi. Ini tidak dijabarkan secara konkret sehingga belum mampu meyakinkan calon investor yang sudah meneken LoI untuk segera menyuntik dana di IKN," imbuh Nirwono.
Saat dihubungi terpisah, anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan promosi pemerintah, termasuk dengan berbagai insentif yang ditawarkan, belum ampuh meyakinkan investor meneken komitmen investasi di ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tersebut.
"Ini menunjukkan IKN masih kurang diminati investor. Memang dari sisi bisnis masih tidak layak karena investasi di IKN merupakan investasi untuk infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada," ucapnya.
Senada dengan Nirwono, Suryadi mengatakan faktor ketidakpastian akibat Pilpres 2024, termasuk pemerintah yang terkesan bersikap inkonsisten dalam menetapkan suatu kebijakan, menjadi pertimbangan investor untuk menahan investasi mereka.
Dengan belum adanya realisasi investasi di IKN, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memperkirakan proyek pembangunan IKN akan meleset dari target.
"Selama ini suntikan dana masih terbatas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kalau realisasi investasi ini lambat masuk, risikonya target pembangunan IKN tidak tercapai," imbuhnya.
| Baca juga: Ini Penyabab Investor Ogah Investasi di IKN |
Kejelasan regulasi
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai hal terpenting yang dipertimbangkan investor ketika ingin berinvestasi di IKN, yakni memastikan proyek tersebut bisa berlanjut meski ada pergantian kepemimpinan pada 2024.
"Artinya, investor ingin lebih dulu memastikan tidak akan ada lagi perubahan kebijakan," bilangnya.
Bicara skala proyek IKN yang besar, ekonom CORE itu menegaskan diperlukan kejelasan regulasi, terutama ketika inisiator dari pembangunan IKN itu sudah tidak menjabat lagi di tahun yang akan datang.
Para investor, sambung Rendy, juga akan melihat rekam jejak dari kebijakan investasi yang ada di Indonesia. Dengan cara itu, investor kemudian bisa mengukur risiko saat akan memutuskan masuk berinvestasi ke proyek pembangunan IKN.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat sebaiknya pemerintah menyelesaikan dulu pembangunan dasar IKN. Untuk saat ini ia menilai belum tepat swasta masuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.
"Fase sekarang ialah pembangunan infrastruktur dasar yang masih harus diselesaikan pemerintah. Investor memang harus diyakinkan, khususnya terkait dengan keberlanjutan proyek IKN ini," ucapnya.
| Baca juga: Pembangunan IKN Masih Gunakan APBN, Pemerintah Dianggap Gagal |
Serius berinvestasi
Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menyatakan sudah ada keseriusan dari investor Singapura untuk menanamkan modalnya di IKN. Hal itu terlihat dari sikap 95 pengusaha Singapura yang meluangkan waktu tiga hari di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan mengunjungi lokasi IKN Nusantara beberapa waktu lalu.
"Itu menjadi salah satu indikator mereka positif dalam berinvestasi. Apalagi mereka harus membayar sendiri semua pengeluarannya di Balikpapan," jelasnya.
Sebanyak 24 investor asal Singapura telah menandatangani LoI dan menandatangani non-disclosure agreement (NDA) dengan Otorita IKN. Suryopratomo menambahkan, Otorita IKN juga berwenang untuk menentukan investor dan jenis proyek yang bisa dikerjakan investor.
"Ini investasinya sesuai kebutuhan IKN Nusantara. Pengusaha menunggu penawaran yang lebih jelas dan pasti. Apa saja proyek yang dibutuhkan Otorita IKN," terangnya.
Pada tahap awal, pemerintah telah menawarkan 300 paket investasi IKN untuk sektor swasta dengan total nilai USD2,6 miliar di berbagai sektor, seperti perumahan, transportasi, energi, dan teknologi.
Suryopratomo mengaku belum mengetahui pasti sektor apa yang akan diminati investor Singapura.
"Belum tahu karena hanya diberitahukan di tahap pertama akan dibangun pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan sekolah," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
