Jakarta: Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Keadialan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama menilai investor belum percaya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, investor belum melihat kejelasan dari proyek tersebut.
"Ini kan ibarat ada gula ada semut pengusaha belum lihat ada gula, karena karakteristik IKN ini kan investasi infrastruktur publik tapi publiknya belum ada," ujar Suryadi dalam diskusi virtual program Crosscheck by Medcom.id bertajuk Cawe-cawe Jokowi Demi Investor IKN, Minggu, 11 Juni 2023.
Suryadi menjelaskan berbeda halnya dengan investasi di bidang kehutanan dan pertambangan di daerah Kalimantan yang banyak diminati. Sebab, investor sudah melihat adanya peluang mendapatkan keuntungan.
Ia menyebut investor yang sudah siap membangun IKN baru dari lingkungan pemerintah, seperti Nindya Karya. Sementara itu, dia menduga pihak swasta yang berminat lantaran dipaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden (Jokowi) dalam satu forum (menawarkan ke perusahaan) mau investasi enggak, minat enggak. Tentunya Presiden sedang berkuasa menyatakan minat. Tapi begitu masuk realisasi, belum ada sama sekali (investor yang tidak) pakai APBN," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Keadialan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama menilai investor belum percaya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (
IKN). Sebab, investor belum melihat kejelasan dari proyek tersebut.
"Ini kan ibarat ada gula ada semut pengusaha belum lihat ada gula, karena karakteristik IKN ini kan investasi infrastruktur publik tapi publiknya belum ada," ujar Suryadi dalam diskusi virtual program
Crosscheck by Medcom.id bertajuk Cawe-cawe Jokowi Demi Investor IKN, Minggu, 11 Juni 2023.
Suryadi menjelaskan berbeda halnya dengan
investasi di bidang kehutanan dan pertambangan di daerah Kalimantan yang banyak diminati. Sebab, investor sudah melihat adanya peluang mendapatkan keuntungan.
Ia menyebut investor yang sudah siap membangun IKN baru dari lingkungan pemerintah, seperti Nindya Karya. Sementara itu, dia menduga pihak swasta yang berminat lantaran dipaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden (Jokowi) dalam satu forum (menawarkan ke perusahaan) mau investasi enggak, minat enggak. Tentunya Presiden sedang berkuasa menyatakan minat. Tapi begitu masuk realisasi, belum ada sama sekali (investor yang tidak) pakai APBN," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
