Pembangunan IKN Masih Gunakan APBN, Pemerintah Dianggap Gagal

Jakarta: Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Keadialan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama menilai pemerintah gagal membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah tidak mampu menarik investor untuk membangun IKN.  Suryadi mencatat sudah ada 36 investor yang mendatangani kontrak hubungan mengingkat kedua pihak atau non disclosure agreement (DNA). Namun, baru ada enam investor yang sudah mendapatkan izin prakarsa proyek. "Tapi yang menjadi catatan yang siap menjadi investor itu, mereka yang kontraktor siap menangakap APBN bukan investasi murni dari pihak swasta," ujar Suryadi dalam diskusi virtual program Crosscheck by Medcom.id bertajuk Cawe-cawe Jokowi Demi Investor IKN, Minggu, 11 Juni 2023. Suryadi mencontohkan sudah ada investor yang siap membangun rumah bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, pembangunan itu menggunakan dana talangan dari investor, yang nantinya akan diganti dengan APBN.  "Sampai saat ini pembangunan infrastruktur di IKN masih pakai APBN," tegasnya.    Selain itu, kegagalan pemerintah membangun IKN terlihat dari tidak tercapainya tujuan pemerataan pembangunan ekonomi. Sebab, Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menanggarkan 41 persen anggaran untuk membangun IKN.  "Bayangkan ada 58 persen dibagi (untuk pembangunan) 500 lebih kabupaten/kota, tapi 41 persennya untuk bangun rumah menteri, menteri koordinator, dan seterusnya. Jadi target pemerataan tidak tercpai," jelasnya. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id