Ia menegaskan para tenaga kesehatan, pelayan publik, dan masyarakat bisa divaksinasi tanpa keraguan. "Vaksin Sinovac aman, berkhasiat, dan halal. Insyaallah vaksinasi disertai disiplin protokol kesehatan akan melindungi diri, orang sekitar, dan negeri. Saya optimistis, vaksinasi para tenaga kesehatan makin meningkatkan pelayanan kepada para pasien covid-19," ujarnya.
Imunitas ekonomi
Vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia bukan semata-mata 'vaksin' bagi perekonomian Indonesia. 'Vaksin' lain seperti dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), restrukturisasi kredit yang diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bantuan sosial, bantuan presiden, penerapan PPKM, hingga APBN 2021 fokus pada pemulihan juga berpotensi menjadi imunitas ekonomi.
Dalam sambutannya di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan secara virtual, Jakarta, belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis 2021 menjadi titik balik seluruh permasalahan akibat pandemi covid-19 yang muncul selama 2020. Ia meyakini kesehatan masyarakat akan segera pulih dan ekonomi akan bangkit.
"Walaupun begitu, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan vaksinasi akan menjadi mengubah permainan dalam mengendalikan pandemi covid-19. Vaksin menjadi kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali dan anak-anak bisa kembali sekolah.
"Kita juga bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit," ungkap Jokowi.
Kepala Negara semakin yakin Indonesia bisa keluar dari pandemi covid-19 setelah program vaksinasi selesai. Program vaksinasi massal untuk covid-19 telah dimulai Rabu, 13 Januari 2021. Jokowi mengaku pada saat itu ia dan gelombang pertama sudah disuntik vaksin.
Presiden Jokowi memerintahkan seluruh pembantunya agar 181 juta rakyat Indonesia bisa divaksinasi tahun ini. Pemerintah telah memesan 426 juta dosis vaksin untuk rakyat yang berasal dari perusahaan dan negara yang berbeda.
"Kemarin, 14 Januari 2021, telah dilakukan vaksinasi perdana di 26 provinsi. Dan pada 15 Januari, delapan provinsi," terang pria kelahiran Solo ini.
Kebijakan fiskal luar biasa
Tekanan pandemi covid-19 menyebabkan semua negara di dunia mengeluarkan respons kebijakan fiskal yang luar biasa. Di akhir 2020 angka realisasi sementara APBN Indonesia tercatat defisit sejumlah Rp956,3 triliun atau minus 6,09 persen PDB. Realisasi ini lebih baik daripada asumsi minus 6,34 persen di Perpres 72/2020.
Defisit minus 6,09 persen ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan banyak negara ASEAN maupun G20. Defisit Malaysia tercatat minus 6,5 persen PDB, Filipina minus 8,1 persen, India minus 13,1 persen, Jerman minus 8,2 persen, Perancis minus 10,8 persen, dan Amerika Serikat minus 18,7 persen dari PDB.
"Meskipun relatif kecil dibandingkan negara-negara lain, APBN Indonesia telah bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi," klaim Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.
Meski demikian, tidak ditampik APBN 2020 telah bekerja keras menangani dampak covid-19 terhadap masyarakat dan ekonomi. APBN juga terbukti mampu menjaga ekonomi dari kontraksi terlalu dalam dan diupayakan untuk terus mengakselerasi pemulihan. Belanja dan insentif dirancang responsif dan sesuai target.
Hal itu tentunya guna membantu kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi termasuk UMKM, dunia usaha, dan pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dinamis dan luar biasa akibat pandemi. Belanja bantuan sosial, misalnya, difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat.
