Aksi kejamnya anak Rafael Alun itu pun merembet panjang hingga mencoreng citra Ditjen Pajak Kemenkeu. Cerita kian kusut ketika Rafael diketahui memiliki total harta kekayaan mencapai Rp56 miliar. Namun, alat transportasi dan mesin yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) 17 Februari 2022 hanya ada dua unit saja.
Pertama, tercatat satu unit Toyota Camry sedan 2008 dengan nilai Rp125 juta. Kemudian satu unit Toyota Kijang 2018 dengan nilai Rp300 juta. Tidak ada Harley-Davidson atau Jeep Rubicon. Padahal kedua kendaraan tersebut pernah dipamerkan oleh Mario Dandy Satrio di sosial medianya.
Dandy diketahui memakai mobil Rubicon bernopol B-120-DEN saat melakukan aksi penganiayaan. Mobil tersebut tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan ayahnya. Malah belakangan diketahui nopol Rubicon tersebut ternyata bodong. Sedangkan kekayaan Rafael hanya terpaut sedikit dari harta kekayaan Menteri Sri Mulyani yang menjabat Menteri Keuangan.
| Baca: Ssst... Ini Pembicaraan Hati ke Hati Sri Mulyani dengan Pegawai DJP Kemenkeu |
Melihat respons negatif dari masyarakat atas viralnya kasus Mario Dandy Satriyo dan ayahnya, Rafael Alun, pun membuat Sri Mulyani mengambil tindakan tegas dan cepat dengan mencopot Rafael Alun Trisambodo dari Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta II dari tugas dan jabatannya.
Pamer kendaraan mewah
Sri Mulyani geram melihat perbuatan Mario Dandy Satriyo yang melakukan penganiayaan kepada David di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Bendahara Negara itu juga marah karena Mario kerap melakukan hobi flexing seperti memamerkan kendaraan mewah. Padahal, pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenkeu sangat dilarang untuk memamerkan harta kekayaan.Perbuatan tersebut, kata Sri Mulyani, telah mencoreng kepercayaan publik terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.
"Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya," tegas Sri Mulyani, beberapa waktu lalu.
Adapun dasar pencopotan jabatan serta tugas tersebut adalah Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sri Mulyani juga meminta proses pemeriksaan lebih lanjut dilakukan dengan detail dan teliti agar bisa menetapkan hukuman yang tepat bagi Rafael Alun Trisambodo.
"Saya minta proses pemeriksaan agar secara detail dan teliti hingga bisa menetapkan tingkat hukuman yang seperti dapat kami tetapkan," ucapnya.
Bertentangan dengan keputusan Sri Mulyani, Rafael Alun justru memutuskan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Keputusan itu tertuang dalam surat terbuka yang ditandatangani oleh Rafael pada Jumat, 24 Februari 2023.
| Baca: Gerakan Setop Bayar Pajak Muncul di Media Sosial, Begini Respons DPR |
"Bersama ini saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak mulai 24 Februari 2023," tulisnya.
Dia berjanji akan menjalani proses klarifikasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mematuhi proses hukum yang berlaku. Dalam surat itu, ia juga meminta maaf kepada seluruh keluarga David atas perbuatan anaknya Mario Dandy Satrio yang telah melakukan penganiayaan.
"Saya menyadari perbuatan yang dilakukan oleh anak saya tidak benar dan merugikan banyak pihak," tulisnya.
Dia meminta maaf kepada keluarga besar PB NU, GP Ansor Banser, dan seluruh masyarakat Indonesia, serta pegawai Kementerian Keuangan yang sudah dirugikan atas kejadian tersebut.
Persoalan ini pun sampai ke telinga Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Ia angkat bicara dan menilai gaya hidup mewah yang dilakukan keluarga pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dapat berdampak negatif terhadap masyarakat. Salah satunya, muncul ketidakpercayaan masyarakat dalam membayar pajak.
"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak," ujar Wapres.
Ma'ruf Amin menilai masyarakat dapat berpikir pajak yang selama ini dibayarkan disalahgunakan untuk memperkaya individu tertentu. Wakil Kepala Negara menekankan pajak harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program yang berdampak langsung.
"Untuk pelayanan masyarakat, apa sekolah, jalan, infrastruktur, bantuan sosial, dan semua yg untuk kepentingan masyarakat," beber dia.
Tetap membayar pajak
Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati meminta agar masyarakat tetap membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), di tengah pemeriksaan terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang tengah berjalan.
"Saya mengimbau masyarakat yang mungkin kecewa dan mungkin memiliki kemarahan terkait tingkah laku dari putra seseorang jajaran Kemenkeu tidak memengaruhi komitmen bersama untuk membangun Indonesia," kata Sri Mulyani.
Ia menegaskan instansi Kemenkeu akan terus terbuka pada koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. "Saya berharap dan mengimbau agar masyarakat terus berpikir dan menjaga sikap untuk terus membangun secara konstruktif hal-hal yang menjadi pengkhianatan atau tindakan kejahatan yang melanggar integritas," katanya.
Sri Mulyani mengatakan akan membelanjakan sebanyak Rp608,3 triliun dari pajak yang terkumpul untuk sektor pendidikan di tahun ini. Kemudian sebanyak Rp169 triliun dianggarkan untuk kesehatan dan Rp479 triliun untuk program-program bantuan sosial serta perlindungan sosial.
"Kita tetap berkomitmen untuk mengelola penerimaan negara dan membelanjakan sesuai undang-undang dengan integritas dan profesionalitas," ucapnya.
Ia mengingatkan, pembayaran pajak merupakan kewajiban yang diatur undang-undang dan tetap perlu dibayarkan di tengah kecurigaan masyarakat terhadap sumber harta RAT. "Mengenai tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas yang diemban Dirjen Pajak, saya harap masyarakat ikut dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara," tuturnya.
"Saya mengimbau masyarakat yang mungkin kecewa dan mungkin memiliki kemarahan terkait tingkah laku dari putra seseorang jajaran Kemenkeu tidak memengaruhi komitmen bersama untuk membangun Indonesia," kata Sri Mulyani.
Ia menegaskan instansi Kemenkeu akan terus terbuka pada koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. "Saya berharap dan mengimbau agar masyarakat terus berpikir dan menjaga sikap untuk terus membangun secara konstruktif hal-hal yang menjadi pengkhianatan atau tindakan kejahatan yang melanggar integritas," katanya.
Sri Mulyani mengatakan akan membelanjakan sebanyak Rp608,3 triliun dari pajak yang terkumpul untuk sektor pendidikan di tahun ini. Kemudian sebanyak Rp169 triliun dianggarkan untuk kesehatan dan Rp479 triliun untuk program-program bantuan sosial serta perlindungan sosial.
| Baca: Hukumnya Wajib! Yang Gak Mau Bayar Pajak, Siap-siap Dipenjara |
"Kita tetap berkomitmen untuk mengelola penerimaan negara dan membelanjakan sesuai undang-undang dengan integritas dan profesionalitas," ucapnya.
Ia mengingatkan, pembayaran pajak merupakan kewajiban yang diatur undang-undang dan tetap perlu dibayarkan di tengah kecurigaan masyarakat terhadap sumber harta RAT. "Mengenai tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas yang diemban Dirjen Pajak, saya harap masyarakat ikut dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara," tuturnya.
Gerakan setop bayar pajak
Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menyatakan gerakan setop bayar pajak yang muncul di media sosial sangat berpotensi mengikis kepercayaan pembayar pajak, mengurangi penerimaan pajak, berdampak keberlanjutan pembangunan, dan layanan publik terganggu.
"Manfaat pajak ini berpotensi tergerus lewat gerakan tidak bertanggung jawab tersebut. Untuk itu, kepercayaan publik harus segera dikembalikan, terutama edukasi pajak dikelola, diawasi, dan dipergunakan sebagaimana mestinya," kata Puteri.
Dia mengatakan selama ini pajak memberikan manfaat kepada masyarakat lewat berbagai layanan dan fasilitas publik. Menurut catatannya, pada 2020 pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak hingga Rp1.717,8 triliun.
Pajak tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada 161,7 juta jiwa melalui bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi elpiji, subsidi BBM, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, tambahnya, pajak digunakan untuk menjaga ketahanan UMKM lewat subsidi KUR dan non-KUR kepada tujuh juta debitur. Pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar, seperti pembangunan 6.624 km jalur kereta api, 1.823 unit rumah khusus, maupun 2.344 BTS di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Puteri menegaskan penerimaan pajak secara berkala diperiksa dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penggunaan pajak untuk membiayai pembangunan diawasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengatakan DPR RI selalu membuka pintu menerima laporan atas indikasi penyalahgunaan pajak dan kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah.
"Untuk itu, saya mengajak masyarakat senantiasa membayar pajak dan melaporkannya sebagai bentuk komitmen gotong royong bersama untuk membangun negeri yang pengelolaannya dikawal dan dijaga bersama-sama," kata Puteri.
Sementara itu, Anggota DPR RI Daniel Johan mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang mengalami pukulan berat akibat ulah salah seorang putra pejabat pajak. Akibat masalah itu, kata dia, di media sosial muncul gerakan setop bayar pajak.
Daniel mengatakan kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak jangan sampai terus tergerus. Dia mendorong pemerintah untuk membuat aksi nyata agar masyarakat tetap percaya dan bersedia membayar pajak karena kalau berlama-lama, maka bukan tidak mungkin isu itu dimanfaatkan pihak tertentu.
"Harus dilakukan gebrakan-gebrakan yang signifikan, jangan sekadar simbolik. Mengembalikan kepercayaan menjadi jalan terbaik," kata Daniel.
Sementara itu, Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta menilai, gaya hidup mewah yang dipertontonkan anak dari salah satu pejabat Ditjen Pajak bagaikan fenomena gunung es. Ia menyebut praktik serupa diduga juga terjadi di kalangan pejabat lainnya.
"Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya saja sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Ini yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar,” kata Andreas.
Di era saat ini gaya hidup yang memosisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat jelas. Dengan begitu penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elite berbeda dengan kebanyakan orang.
Tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite. Gaya hidup semacam itu, kata Andreas, membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja,” sesalnya.
"Manfaat pajak ini berpotensi tergerus lewat gerakan tidak bertanggung jawab tersebut. Untuk itu, kepercayaan publik harus segera dikembalikan, terutama edukasi pajak dikelola, diawasi, dan dipergunakan sebagaimana mestinya," kata Puteri.
Dia mengatakan selama ini pajak memberikan manfaat kepada masyarakat lewat berbagai layanan dan fasilitas publik. Menurut catatannya, pada 2020 pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak hingga Rp1.717,8 triliun.
Pajak tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada 161,7 juta jiwa melalui bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi elpiji, subsidi BBM, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, tambahnya, pajak digunakan untuk menjaga ketahanan UMKM lewat subsidi KUR dan non-KUR kepada tujuh juta debitur. Pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar, seperti pembangunan 6.624 km jalur kereta api, 1.823 unit rumah khusus, maupun 2.344 BTS di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Puteri menegaskan penerimaan pajak secara berkala diperiksa dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penggunaan pajak untuk membiayai pembangunan diawasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengatakan DPR RI selalu membuka pintu menerima laporan atas indikasi penyalahgunaan pajak dan kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah.
"Untuk itu, saya mengajak masyarakat senantiasa membayar pajak dan melaporkannya sebagai bentuk komitmen gotong royong bersama untuk membangun negeri yang pengelolaannya dikawal dan dijaga bersama-sama," kata Puteri.
| Baca: Heboh Ditjen Pajak Punya Klub Moge, Sri Mulyani: Bubarkan! |
Sementara itu, Anggota DPR RI Daniel Johan mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang mengalami pukulan berat akibat ulah salah seorang putra pejabat pajak. Akibat masalah itu, kata dia, di media sosial muncul gerakan setop bayar pajak.
Daniel mengatakan kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak jangan sampai terus tergerus. Dia mendorong pemerintah untuk membuat aksi nyata agar masyarakat tetap percaya dan bersedia membayar pajak karena kalau berlama-lama, maka bukan tidak mungkin isu itu dimanfaatkan pihak tertentu.
"Harus dilakukan gebrakan-gebrakan yang signifikan, jangan sekadar simbolik. Mengembalikan kepercayaan menjadi jalan terbaik," kata Daniel.
Sementara itu, Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta menilai, gaya hidup mewah yang dipertontonkan anak dari salah satu pejabat Ditjen Pajak bagaikan fenomena gunung es. Ia menyebut praktik serupa diduga juga terjadi di kalangan pejabat lainnya.
"Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya saja sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Ini yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar,” kata Andreas.
Di era saat ini gaya hidup yang memosisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat jelas. Dengan begitu penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elite berbeda dengan kebanyakan orang.
Tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite. Gaya hidup semacam itu, kata Andreas, membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja,” sesalnya.
Mendengar suasana hati
Lebih lanjut, Sri Mulyani Indrawati langsung turun ke lapangan menemui jajaran pajak usai kelakuan keji dari Mario Dandy Satriyo membuat nama DJP Kemenkeu turut tercoreng. Melalui akun Instagram @smindrawati, ia membagikan postingan ketika dirinya sedang bertemu seluruh pegawai Kemenkeu terutama jajaran pajak di Kantor Wilayah Pajak II di Solo.
"Saya mengunjungi Kantor Wilayah Pajak II di Solo untuk bertemu seluruh pegawai Kemenkeu terutama jajaran pajak untuk berdialog dan mendengar langsung suasana hati dan kondisi para pegawai," kata Sri Mulyani.
Dalam postingan itu, ia percaya mayoritas dari pegawai Kemenkeu termasuk jajaran pajak adalah mereka yang bekerja sangat baik, benar, lurus, dan jujur. "Mereka ini lah yang merasa terluka dikhianati dan tentu sangat kecewa dengan ulah mereka yang mencemarkan nama baik Kemenkeu dan DJP. Saya merasakan luka yang sama," tuturnya.
"Namun kekecewaan dan luka tidak membuat kami menyerah. Semangat kami tidak surut untuk menjalankan tugas negara, mengelola, serta menjaga APBN dan keuangan negara. Kepercayaan publik harus kami bangun dan raih kembali dengan terus bekerja tekun, kompeten, dapat diandalkan, dan jujur," ucapnya.
Ia mengaku pihaknya terus fokus menjalankan tugas, memperbaiki cara kerja, melayani masyarakat, dan mendengar masukan mereka untuk perbaikan. "Kami terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena uang negara adalah amanah rakyat," tukasnya.
Lebih lanjut, dirinya meminta seluruh pegawai dan para pimpinan di lingkungan Kemenkeu dan DJP untuk saling menjaga dan mengingatkan, tetap setia pada jalan yang lurus, dan benar. "Kita bersama akan terus memperkuat pengawasan internal Kemenkeu dan tegas membersihkan lembaga kami dari mereka yang telah mengotori dan mengkhianati integritas," ucapnya.
"Terima kasih kepada seluruh insan Kementerian Keuangan, khususnya DJP yang selama ini terus bekerja dengan integritas tinggi, jujur, kompeten, dan menjaga amanah. Kekecewaan dan kegalauan tidak membuat kita patah dan kalah namun akan membuat kita kuat dan tahan dalam badai," kata Sri Mulyani.
"Kita satu keluarga, #KemenkeuSatu. Saya yakin kita bisa mengatasi ini bersama. Pelajaran ini akan menjadikan kita lebih baik dan lebih kuat. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia," pungkasnya.
"Saya mengunjungi Kantor Wilayah Pajak II di Solo untuk bertemu seluruh pegawai Kemenkeu terutama jajaran pajak untuk berdialog dan mendengar langsung suasana hati dan kondisi para pegawai," kata Sri Mulyani.
Dalam postingan itu, ia percaya mayoritas dari pegawai Kemenkeu termasuk jajaran pajak adalah mereka yang bekerja sangat baik, benar, lurus, dan jujur. "Mereka ini lah yang merasa terluka dikhianati dan tentu sangat kecewa dengan ulah mereka yang mencemarkan nama baik Kemenkeu dan DJP. Saya merasakan luka yang sama," tuturnya.
"Namun kekecewaan dan luka tidak membuat kami menyerah. Semangat kami tidak surut untuk menjalankan tugas negara, mengelola, serta menjaga APBN dan keuangan negara. Kepercayaan publik harus kami bangun dan raih kembali dengan terus bekerja tekun, kompeten, dapat diandalkan, dan jujur," ucapnya.
| Baca: Meski Kepercayaan terhadap Kemenkeu Anjlok, Bayar Pajak dan Lapor SPT Tetap Wajib! |
Ia mengaku pihaknya terus fokus menjalankan tugas, memperbaiki cara kerja, melayani masyarakat, dan mendengar masukan mereka untuk perbaikan. "Kami terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena uang negara adalah amanah rakyat," tukasnya.
Lebih lanjut, dirinya meminta seluruh pegawai dan para pimpinan di lingkungan Kemenkeu dan DJP untuk saling menjaga dan mengingatkan, tetap setia pada jalan yang lurus, dan benar. "Kita bersama akan terus memperkuat pengawasan internal Kemenkeu dan tegas membersihkan lembaga kami dari mereka yang telah mengotori dan mengkhianati integritas," ucapnya.
"Terima kasih kepada seluruh insan Kementerian Keuangan, khususnya DJP yang selama ini terus bekerja dengan integritas tinggi, jujur, kompeten, dan menjaga amanah. Kekecewaan dan kegalauan tidak membuat kita patah dan kalah namun akan membuat kita kuat dan tahan dalam badai," kata Sri Mulyani.
"Kita satu keluarga, #KemenkeuSatu. Saya yakin kita bisa mengatasi ini bersama. Pelajaran ini akan menjadikan kita lebih baik dan lebih kuat. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
