Heboh Ditjen Pajak Punya Klub Moge, Sri Mulyani: Bubarkan!

Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo sedang menjadi sorotan. Namanya diperbincangkan lantaran kedapatan mengendarai motor gede bersama komunitas motor besar pegawai pajak, klub Blasting Rijder DJP.  Kabar viralnya Dirjen Pajak mengendarai moge bersama komunitas pegawai pajak sudah terdengar sampai ke telinga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Tanpa ragu, ia menginstruksikan komunitas moge tersebut dibubarkan. "Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge - menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," ujar Sri Mulyani lewat akun Instagram miliknya, Minggu, 26 Februari 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani tanggapi kabar Dirjen Pajak naik moge bersama klub DJP. (Foto: Instagram@smindrawati. Menurut Sri Mulyani, mengenderai dan memamerkan moge tidak layak dilakukan para pejabat atau pun pegawai pajak dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, ia menilai hal tersebut melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. "Ini mencederai kepercayaan masyarakat," tutur Sri.     Dirjen Pajak diminta laporkan jumlah harta kekayaan Sri Mulyani juga menyoroti Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam permasalahan ini. Ia meminta agar Suryo menjelaskan kepada masyarakat mengenai jumlah dan sumber harta kekayaannya. "Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," kata Sri Mulyani. Gaya hidup para pejabat publik Kemenkeu memang sedang menjadi sorotan. Hal itu terjadi setelah muncul kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak, Mario Dandy Satrio.  Mario diketahui sebagai sosok yang suka memamerkan kekayaan yang dimiliki ayahnya, Rafael Alun Trisambodo. Kasus tersebut akhirnya berimbas pada sang ayah. Rafael dicopot jabatannya oleh Kemenkeu. Pada saat bersamaan, harta kekayaan Rafael pun ikut menjadi sorotan. Ia diketahui memiliki harta kekayaan yang tidak wajar, yakni sebesar Rp56,1 miliar. Bahkan, harta kekayaannya dinilai jauh lebih besar ketimbang harta kekayaan Sri Mulyani. Hal ini juga membuat kredibilitas DJP di mata masyarakat dipertanyakan.