Pertemuan IMF-WB, Luka Lama Indonesia dan Krisis 1998
Ilustrasi (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)
Jakarta: Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Word Bank (WB) yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada Oktober 2018 sepertinya membuka luka lama bagi bangsa Indonesia. Banyak kalangan kembali mengingat kejadian saat lembaga pendanaan internasional itu datang menawarkan berbagai 'obat' ketika krisis ekonomi 1998.

Saat itu, IMF datang menawarkan dana cadangan dari para anggotanya ke negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Namun IMF justru melakukan tiga kesalahan fatal yang mengakibatkan trauma bagi rakyat Indonesia.

Tiga hal yang dimaksudkan, Ekonom Senior Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengungkapkan, pertama IMF menutup 16 bank pada November 1997 tanpa memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal itu cikal bakal nilai tukar rupiah ambruk dari Rp2.300 menjadi Rp14.000 pada 1998.

Baca: Pemerintah Diminta Ingatkan Kesalahan IMF saat Krisis 1998

"Harusnya blanket guarantee dulu baru ditutup, karena ditutup dulu jadinya menimbulkan rush dan orang menjadi tidak percaya. Itu lah awal merosotnya nilai tukar rupiah," kata Tony, saat ditemui Medcom.id, di Gedung Metro TV, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.

Kesalahan kedua, lanjutnya, IMF memaksa pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kondisi rupiah yang semakin terseok. Sementara Indonesia masih memerlukan subsidi BBM untuk mendorong perekonomian dan sektor tertentu.

Baca: IMF Berharap Tarif Impor Trump Tidak Diberlakukan

Kesalahan ketiga, Indonesia diberikan dosis yang sangat kecil alias mendapat suntikan utang sebesar USD1 miliar per bulan dalam jangka waktu 15 bulan. Jumlah tersebut tidak cukup bagi Indonesia yang utangnya saat itu mencapai USD130 miliar.



"Subsidi BBM itu maksudnya baik tapi kalau waktunya enggak tepat justru kontraproduktif. Jadi ibarat dokter memberikan obat tapi dosisnya kurang, ya kan enggak cukup," beber dia.

Di tempat yang sama, Peneliti Senior Ecosoc Institute Sri Palupi menambahkan, IMF cukup sering melakukan kesalahan mulai 1985, 2004, 2013, hingga 2016. Bahkan Lembaga keuangan internasional itu telah mengkui kesalahannya dengan menerapkan resep serupa di tiap negara yang memiliki kondisi berbeda.

"Sangat jelas kalau apa yang bisa diharapkan dari sebuah lembaga yang terus menerus mengakui kegagalannya tanpa ada konsekuensi. Artinya, dia bisa melakukan apapun tapi masyarakat yang menangung," ungkap dia.

Mengingatkan Kesalahan IMF

Menurutnya Indonesia harus berupaya membebaskan diri dari kontrol IMF. Setidaknya dalam sidang pertemuan tahunan IMF-WB nanti, pemerintah bisa mengingatkan kembali kesalahan IMF.  Pemerintah diminta tak sekadar menyenangkan para delegasi dengan melakukan treatment yang baik. Tapi harus menekankan perubahan pada kebijakan atau ideologi IMF.

"Selama ini yang kita kejar perkara hanya di depan atau permukaan seperti menyenangkan peserta delegasi, atau meningkatkan jumlah wisman di sektor pariwisata, dan melupakan jadi pemenang tanpa pernah bicara hal struktural," imbuh dia.

Meski demikian, Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Eko Siwardi menyarankan agar pemerintah tetap memperhatikan etika diplomasi internasional dalam menyampaikan hal tersebut. Sikap pemerintah nantinya akan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu tumbuh dengan baik meski IMF telah memberikan dosis yang salah.

Baca: Rangkaian Kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018

"Kita harus buktikan apakah akan jadi kebijakan baru, kita sudah menjadi anggota dan jadi pasien betapa sakitnya. Justru kebijakan selama ini yang diterapkan kreditur mempersulit negara berkembang dan Indonesia harus mengingatkan saat pertemuan ini," tutur dia.

Terkait perhelatan IMF-WB, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Enrico Sotarduga mengatakan, pertemuan tahunan itu harus mampu memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Pasalnya acara ini diprediksi akan mendorong perputaran uang setidaknya USD100 juta atau sekitar Rp1,36 triliunan.

"Maksudnya manfaatkan seperti ini tak sekadar memberikan servis tapi me-leverage ekonomi ke depan," katanya.

Selain menumbuhkan perekonomian, pagelaran IMF-WB diharapkan mampu menggenjot jumlah turis asing ke Indonesia. Artinya 20 ribu delegasi yang hadir diharapkan dapat mempromosikan keindahan Tanah Air ketika mereka kembali ke negara asal.



"Jangan cuma bikin program ini tur yang baik. Jadi mereka jangan pulang hanya bilang servisnya terbaik  tapi pulang membawa potensi yang bisa diberikan ke masyarakat di sana," tegasnya.

Baca: Kepentingan Nasional Harus Diperjuangkan dalam Pertemuan IMF

Berdasarkan informasi yang dihimpun, 20 ribu delegasi yang bakal hadir nanti terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, sektor privat, NGOs, akademisi, dan media.

Sementara 189 negara anggota IMF meliputi Indonesia, Amerika Serikat,  Inggris Raya, Uni Eropa, Mesir, India,  Pakistan, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Lebanon, Turki, Somalia, Pantai Gading, Kamerun, Kenya, Uni Emirat Arab, Yordiana, Israel, Mongolia, Vanuatu, dan lainnya.

Adapun pertemuan tersebut terdiri dari beberapa agenda yang meliputi IMF-WB Plenary Session, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, World Bank Development Committee, Pertemuan Grup Kerja Sama Ekonomi Lainnya (G-20, G-24, MENA, Commonwealth, BRICS, IIF, WEF), Pertemuan Sektor Perbankan dan Riil Lainnya, Seminar dan International Conference serta Konferensi Pers.

 



(ABD)