• Card 4 of 16
Nasional

Bupati Bengkulu Selatan Diduga Sering Menerima Suap

Juven Martua Sitompul    •    17 Mei 2018 05:25

Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dikawal petugas ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5). (Foto: MI/Rommy Pujianto). Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dikawal petugas ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5). (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sering menerima suap atas kepengurusan proyek di Pemkab Bengkulu Selatan. Bahkan, informasi awal menyebut kalau Dirwan melakukan praktik suap sejak 2017 silam.

"Untuk faktanya belum, tapi informasi sementara yang kita terima dari masyarakat ini sudah dilakukan dari 2017," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Selain dari informasi masyarakat, dugaan Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu ini kerap menerima suap juga terbukti dari mudahnya tim KPK melakukan tangkap tangan. Dia berharap tak ada lagi kepala daerah yang menyalahgunakan wewenangnya.

"Walaupun dalam waktu empat hari dengan mudah kita dapatkan karena sudah jadi kebiasaan di 2017," ujarnya.

Baca juga: KPK Sudah Awasi Bupati Bengkulu Selatan Sejak Lama

Basaria mengatakan, meski nominal uang yang diterima Dirwan terbilang kecil, namun total fee yang diterimanya besar yakni 15 persen dalam setiap proyek. "Jadi satu proyek segitu kalau dikalikan sekian proyek tentu banyak," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif.

Selain pasangan suami istri itu, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lain, yakni Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati, yang merupakan keponakan Dirwan serta seorang kontraktor bernama Juhari.

Baca juga: Modus Bupati Bengkulu Selatan Terima Suap Proyek

Dalam kasus ini, Dirwan yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap itu berkaitan dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta. Juhari sendri merupakan kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.