KPK Sudah Awasi Bupati Bengkulu Selatan Sejak Lama
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (kanan) menyaksikan penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan di Bengkulu Selatan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5) malam. (Foto: MI/Rommy Pujianto).
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengawasi Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya sejak lama. Bahkan, Bengkulu Selatan merupakan salah satu kabupaten/kota yang mendapat pendampingan khusus KPK.

"Sebenarnya setelah kejadian tim pencegahan telah dampingi 10 kabupaten/kota termasuk Bengkulu sendiri," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Menurut Basaria, ada beberapa hal yang diawasi KPK di sepuluh daerah tersebut. "Terkait tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan pengerjaan infrastruktur di sana," ujarnya.


Baca juga: Bupati Bengkulu Selatan & Istri jadi Tersangka Suap

Atas penangkapan itu, Basaria mengatakan pihaknya bakal kembali mengirimkan tim khusus untuk mengawasi daerah rawan korupsi. Salah satunya, Bengkulu Selatan.

"Jadi besok kita turunkan tim khusus untuk Bengkulu Selatan untuk lakukan pendampingan yang lebih detail lagi," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif.

Selain pasangan suami istri itu, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lain, yakni Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati, yang merupakan keponakan Dirwan serta seorang kontraktor bernama Juhari.

Baca juga: Bupati Bengkulu Selatan Diduga Terima Fee Proyek

Dalam kasus ini, Dirwan yang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap itu berkaitan dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.

Nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta. Juhari sendri merupakan kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id