• Card 8 of 8
Telusur

Tiga Belas Tahun yang Menyandera

M Rodhi Aulia    •    10 Januari 2018 20:04

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

Kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menyeruak. Seperti biasa, nama mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri tak luput disebut-sebut. Banyak teriakan lantam menginginkan Ketua Umum PDI Perjuangan itu turut diperiksa.


Jakarta: Sepanjang tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar memanggil sejumlah pejabat terkait di seputar kasus SKL BLBI, untuk dimintai keterangan.

Bahkan, Selasa, 25 April 2017, satu di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia adalah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.
 
Syafruddin diduga mengatur dan menerima suap atas pemberian SKL kepada debitur BLBI - pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim pada April 2004.
 
Seperti diketahui, SKL yang diberikan kepada Sjamsul Nursalim bersandar kepada Inpres Nomor 8 Tahun 2002; tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya – yang diterbitkan Presiden Megawati.
 
Dengan begitu, banyak yang menyimpulkan bahwa dalam dugaan suap SKL BLBI itu, Megawati terlibat.
 
Tapi, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memeriksa Megawati. Menurutnya, dalam kasus BLBI, tidak ada yang salah pada tataran kebijakan, dalam hal ini Inpres Nomor 8 Tahun 2002.
 
KPK menganggap bahwa dugaan tindak pidana dalam SKL BLBI itu hanya berada pada pelaksanaan kebijakannya.





Kasus BLBI seolah timbul tenggelam. Ramai menjelang tahun politik, lantas meredup ketika Pemilu usai. Ditengarai, PDI Perjuangan adalah korbannya.
 
Tampak yakin, Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI-P Komarudin Watubun menuding adanya agenda terselubung terkait pengusutan kasus tersebut. Baginya, persoalan waktu pengusutan yang selalu berdekatan dengan pemilu, bisa diasumsikan untuk menjatuhkan suara pemilih partainya.
 
"Bukan hanya PDI-P yang melihat, tapi setiap orang waras pasti melihat itu," ucapnya saat kami temui di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2018.
 
Komarudin berharap penegakan hukum tidak mengenal ‘musim’. “Menunggu datang tahun politik, lalu kasus-kasus dimunculkan. Saya kira tidak boleh begitu.” Bahkan, sambungnya, cenderung dijadikan alat menyandera. “Kalau mau, ya proses. Jangan tunggu tahun politik."
 
Meski demikian, Komarudin menegaskan bahwa PDI-P tidak merasa tersandera dengan kasus ini. Apalagi jika benar pemunculan kasus ini diarahkan untuk menyandera ‘si banteng’ di tahun politik.
 
"Dari dulu Ibu (Megawati) tidak ada soal. Dari dulu diangkat, ya diproses saja. Jadi sebenarnya tidak ada hal. Tidak ada masalah di PDI-P," tegasnya.
 
Dirinya pun tidak bisa menyimpulkan ihwal adanya pihak yang ‘memainkan’ irama timbul-tenggelamnya kasus BLBI. Namun, Komarudin mendesak KPK untuk bersikap profesional.
 
"Saya tidak sebut (KPK) alat politik. Tapi proses (pengusutan kasus) itu dilakukan saat orang masuk tahun politik. Itu bukan penegakan hukum murni. Seharusnya tidak seperti itu," kata Komarudin.


Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI-P Komarudin Watubun.


Alat politik
 
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai pemberantasan kasus tertentu oleh KPK tak bisa dilepaskan dari dugaan sebagai alat politik. Dia mencontohkan kasus KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).
 
"Pertarungan di Golkar keras. Tiba-tiba KPK masuk di situ. Menurut pandangan publik, kalau KPK masuk di situ, pasti akan menyeret banyak orang. Faktanya tidak. Yang diincar hanya Setnov,” ujar Adhie saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2018.
 
Kasus lainnya adalah perkara mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA). Kasus penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012 hingga 2013 dan kasus Dana Operasional Menteri (DOM), tidak ada nama lain selain SDA yang ditindak KPK.
 
"Kita pikir pengguna fasilitas negara, yang lain akan juga dihukum. Ternyata SDA saja. Dari situ kita melihat politiknya itu kencang di KPK. Jadi hanya memilih-memilih. Tapi pilihannya itu tidak atas dasar, agar yang lain mawas diri. Tapi memang ditarget," duga juru bicara kepresidenan di era Abdurrahman Wahid itu.


Adhie Masardi. (ANTARA)
 

Termasuk kasus BLBI. Bagi Adhie, nuansa politik sangat kental di dalamnya. "Itu kan basisnya audit BPK. Tetapi tidak semua audit BPK jadi acuan penegakan hukum oleh KPK. Berarti ada pemilahan-pemilahan. Dasar pemilahannya itu apa? Publik tidak tahu. Pokoknya suka-suka orang KPK saja," sesalnya.
 
Meski demikian, Adhie tak bisa membeberkan ihwal pihak yang membuat KPK menjadi alat politik. Namun, yang bisa dilihat, siapa yang diuntungkan dengan pengusutan kasus ini.
 
"Soal BLBI, siapa yang paling diuntungkan, ya partai-partai di luar PDI-P. Tapi kita tidak tahu siapa yang memerintahkan KPK," ujar dia.
 
Seolah menolak tudingan sebagai alat politik, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan bahwa kasus BLBI ini dapat segera tuntas. Tapi Adhie pesimistis.
 
Adhie menduga, sejak awal KPK ingin berhenti mengusut kasus tersebut, tapi kadung sesumbar akan mengusut tuntas. KPK menjadi merasa berhutang kepada publik.
 
“Saya sih (menyarankan) KPK terbuka saja. Kalau memang dihentikan, ya dihentikan. Sudahlah cukup di Syafruddin saja. Ini jelas supaya orang tidak menduga-duga lagi. KPK harus legawa juga. Kalau tidak, ini kan mengganggu suasana politik apalagi terus menggantung. Seolah-olah Megawati juga terlibat," tandas dia.
 
***
 
PENILAIAN negatif soal perselingkuhan antara KPK dengan BLBI, dibantah mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Haryono Umar.
 
Haryono mengaku, di masanya, kasus BLBI tetap disentuh, akan tetapi masih di tingkat direktorat pengaduan masyarakat. Belum sampai tahap penyelidikan.
 
Kendalanya, kata Haryono, waktu terjadinya kasus SKL BLBI, sudah terlalu lama. Buktinya sudah banyak yang hilang. Pula BPPN sudah bubar, lembaga itu sudah tidak ada lagi.
 
“Orang-orangnya entah ke mana. Dokumennya juga entah di mana. Apakah di BI atau di mana. Tidak tahu waktu itu. Tentu berbeda dengan kasus KTP elektronik. Gampang, datang saja ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," ujarnya kepada Medcom.id di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Kamis, 4 Januari 2018.
 
Yang pasti, kata Haryono, selama dirinya duduk sebagai pimpinan KPK, lembaga itu tidak pernah berperan sebagai alat politik. Tidak menindak kasus tertentu karena pesanan kelompok politik tertentu, meski saat itu ada Pilpres 2009.
 
"Kalau begitu bahaya (bertindak sesuai pesanan kelompok politik tertentu). Sebenarnya tidak ada itu. Saya masih yakin (sampai sekarang) tidak seperti itu," kata Haryono.
 
Keyakinan itu diperkuat dengan pola pengusutan setiap kasus di KPK, tidak bisa seenaknya, dan tidak ditentukan secara sepihak. Sebuah kasus benar-benar bergulir berdasarkan tahapan yang ketat.
 
"KPK itu tidak sendiri. KPK itu berlima (pimpinannya). Kemudian ke bawah (pimpinan) itu egaliter. Mereka (bawahan) tidak menerima begitu saja kebijakan pimpinan yang aneh. Mereka akan menantang itu (dalam forum). Akan bertanya baik secara terbuka, dalam rapat, atau email. Banyak caranya," kata Haryono.


Haryono Umar. (MI)


Haryono berharap agar pimpinan KPK saat ini bisa menjaga nama lembaganya. Apalagi bila dituding sebagai alat politik atau menindak kasus berdasarkan pesanan kelompok tertentu - yang ingin mengambil keuntungan terselubung.

Sebab itu, KPK di era Haryono kerap menunda pemaparan kasus menjelang pemilu. Tapi bukan berarti berhenti.

“Tujuannya biar jangan jadi gaduh. Jangan sampai pihak-pihak terntentu mendapatkan keuntungan (politis) dari itu. Maka harus berhati-hati," beber dia.
 
Tapi, lanjutnya, kalau sudah berjalan seperti BLBI, tidak menjadi masalah. Karena prosesnya sedang berjalan. “Yang penting (KPK) harus profesional dan proporsional," ucapnya.
 
Ihwal nama-nama pejabat yang dipanggil untuk dimintai keterangan, Haryono pun berharap tidak dipolitisasi. Opininya diarahkan seolah terlibat dan penjahat. “Seakan-akan ada (semua yang diperiksa pasti terlibat). Sebetulnya enggak (semua) kok."