Di Persimpangan Kasus BLBI

M Rodhi Aulia 10 Januari 2018 21:20 WIB
timbul tenggelam kasus blbi
Di Persimpangan Kasus BLBI
Ilustrasi: Medcom

Hampir satu dekade berlalu, kasus dugaan korupsi penyerahan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tak kunjung tuntas.


Jakarta: "Masalah BLBI ini luas sekali. Cukup ruwet,” kata mantan Menteri Kordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri era Presiden Abdurahman Wahid, Kwik Kian Gie, saat memulai perbincangannya dengan kami di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2018.

Sejarahnya, kasus BLBI dimulai saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1997-1998. Bank Indonesia menggelontorkan Rp 144,5 triliun kepada 48 bank yang ‘goyang’ dihantam badai krisis.
 
Namun, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana BLBI; totalnya mencapai Rp 138,5 triliun.
 
"Dikeluarkan Rp 144 triliun, dalam tiga hari di-drop. Tetapi setelah BPK melakukan audit, lebih dari 90 persennya dikorup. 48 bank, itu kan masalah yang sangat besar. Ditanganinya secara ruwet, berlarut-larut," ucapnya. Penyimpangan ini, sambung Kwik, merupakan masalah besarnya.


 

Lantas persoalan berikutnya muncul tatkala negara mengancam memidanakan para debitur yang tidak melunasi hutang BLBI. Bisa lolos bila mereka telah menyelesaikan kewajibannya. Sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan Presiden Megawati kala itu, debitur yang sedang melakukan penyelesaian, diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya - dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Soal kepastian hukum, debitur pun mendapatkan pembebasan pidana selama dalam proses penyelesaiannya. Bila sudah lunas, Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPB), dengan persetujuan KKSK dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memberikan SKL kepada debitur.

 

Ternyata, pada 2004, saat Ketua BPPN Syafruddin Tumenggung mengeluarkan SKL kepada salah satu debitur, yakni, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim, menyimpan masalah.


Syafruddin sempat mengusulkan kepada KKSK agar dilakukan perubahan proses litigasi menjadi restrukturisasi kewajiban pembayaran utang. Ditetapkan, Sjamsul Nursalim bisa membayarnya dalam bentuk aset yang dia miliki sebesar Rp 4,8 triliun.
 
Namun, dalam prosesnya, restrukturisasi aset Sjamsul Nursalim sebesar Rp 1,1 triliun. Sementara sisanya, Rp 3,7 triliun, tidak dibahas dalam proses restrukturisasi.


Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. (ANTARA)


Setelah aset-aset senilai Rp 1,1 triliun itu diserahkan Sjamsul kepada BPPN, lantas Syafruddin memberikan SKL kepadanya. Dengan begitu, Sjamsul pun lolos dari jerat hukum, karena utangnya dianggap lunas.
 
Belakangan diketahui, saat aset-aset yang diserahkan itu dilelang oleh BPPN dengan harga sangat murah, Sjamsul membelinya kembali melalui perusahaan miliknya di luar negeri. Ya. Aset Sjamsul kembali kepangkuannya.
 
"Khusus Pak Syaf (Syafruddin Tumenggung), masalahnya sangat sederhana. Kenapa dia mengeluarkan SKL, ini yang menjadi perdebatan,” ujar Kwik kala menjelaskan problem kedua dari kasus BLBI.








Surat Keterangan Lunas (SKL) atas kewajiban debitur BLBI Sjamsul Nursalim yang ditandatangani Ketua BPPN Syafruddin. (Medcom Files)


Beda pandangan di kabinet
 
Kwik mengaku, soal BLBI, dirinya memiliki kebijakan yang sangat berlainan dengan Menko Perekonomian di era Megawati, Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Namun dia enggan mengungkapnya. Alasannya, dirinya diminta untuk tidak banyak bicara sebelum persidangan kasus SKL BLBI dimulai.
 
Ya. Sepanjang 2017, Kwik sudah tiga kali bolak-balik dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus ini. "Nanti kalau sidang sudah berjalan, saya boleh komentar apa saja. Di luar topik pengadilan juga boleh. Jadi terpaksa harus menunggu," ucap dia.
 
Lagipula, Kwik juga khawatir bila keterangan yang dia berikan disalahtafsirkan, lantas disalahkan dan dianggap memprovokasi.
 
“Sebaliknya kalau saya tidak membuka itu sedikit-sedikit, saya salah lagi. Kok menutup-nutupi, oleh karena saya bukan sekadar pengamat, saya pelaku, saya menko yang mengambil keputusan-keputusan," ucap dia.
 
Alhasil, Kwik mengatakan bahwa semua tergantung Syafruddin di persidangan nanti. Apakah Syafruddin mau mengungkap semuanya atau tidak.
 
"Tidak pernah ada kerugian negara, blunder yang sebesar ini, sepanjang republik ini berdiri, tidak ada. Kalau ditinjau dari segi uang begitu besar. Dari sudut permasalahan begitu ruwet, ditambah pengaruh kekuatan asing," kata dia.


Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie. (ANTARA)


Periksa Megawati
 
Beberapa waktu lalu Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memeriksa mantan presiden Megawati Soekarnoputri. Agus berdalih, dalam kasus BLBI, tidak ada yang salah pada tataran kebijakan. Dalam hal ini Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan Megawati – yang dijadikan landasan hukum pengeluaran SKL.
 
KPK menganggap bahwa dugaan tindak pidana dalam SKL BLBI itu hanya berada pada pelaksanaan kebijakannya.
 
Tapi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menyayangkan sikap KPK tersebut. Dia mengatakan bahwa kasus SKL BLBI yang menjerat Syafruddin, harus dirunut dari pangkal kebijakannya.
 
"Ini menjadi tidak adil. Karena dia (Megawati) pembuat kebijakan. Paling tidak dia jadi referensi. Bu Mega tetap perlu diperiksa,” kata Adhie saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2018.
 
Baginya, bila Megawati tidak memberikan keterangan, kasus ini justru menjadi janggal dan liar di tengah masyarakat.
 
"Jangan hanya mengguncang tatanan politik. Kalau memang cukup di Syafruddin (yang menerima suap dari Sjamsul Nursalim), ya sudah, kasus selesai," tegasnya.
 



(COK)