Aset Politik itu Bernama BLBI

Wanda Indana 10 Januari 2018 20:50 WIB
timbul tenggelam kasus blbi
Aset Politik itu Bernama BLBI
Ricuh mewarnai rapat paripurna kasus BLBI di DPR, Februari 2008. (MI)

Skandal BLBI bak benang kusut, payah diurai. Sudah menggantung lebih dari satu dekade.


Jakarta: Pertengahan 2017, untuk pertama kalinya KPK menetapkan tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
 
Dia adalah mantan Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung, yang diduga melakoni tindak pidana korupsi dalam pemberian SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim, pada 2004 silam.
 
Banyak kalangan menduga kasus ‘tua’ ini sengaja dipelihara sebagai alat politik. Bisa untuk menyandera, bisa pula untuk mencari dukungan ‘biaya politik’. Tak berlebihan, sebab gaung BLBI hanya nyaring menjelang tahun politik.




Jelang Pilpres 2009
 
Maret 2008, publik dibikin heboh. Sore itu, sekitar pukul 16.30 WIB, KPK menggerebek  Jaksa Urip Tri Gunawan yang sedang menerima suap di sebuah rumah mewah di Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
 
Urip kedapatan menerima fulus dari seorang wanita bernama Artalyta Suryani, orang dekat Sjamsul Nursalim. Dari tangan Urip, KPK mendapati uang USD 660 ribu di dalam mobilnya.
 
Urip adalah Ketua Jaksa Penyidik yang menangani kasus penyalahgunaan dana BLBI oleh Bank BDNI milik Nursalim. Atas perbuatannya, dia dilempar ke bui. Dihukum 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara Artalyta divonis penjara lima tahun serta denda 250 juta rupiah.
Sidang perdana kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan di pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Juni 2008. (ANTARA)


Dari kasus Urip, isu BLBI kembali ‘dipanaskan’ oleh DPR. Di Gedung Nusantara III, 42 anggota DPR dari berbagai komisi dan lintas fraksi mengajukan hak interpelasi kasus BLBI kepada pimpinan DPR.
 
Latar belakang pengajuan hak interpelasi lantaran negara terus menderita kerugian, menanggung bunga obligasi rekap sebesar Rp60 triliun per tahun. Sudah tentu ini ulah debitur pengemplang BLBI – diberikan bantuan, tapi mengakali pengembaliannya.
 
Februari 2008, digelar sidang paripurna untuk mendengarkan penjelasan pemerintah atas polemik BLBI. Mayoritas pengusul Hak Interpelasi tak puas dengan paparan pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai menggunakan kebijakan pemerintah terdahulu sebagai tameng - membenarkan posisinya dalam kasus BLBI.
 

Melalui interpelasi DPR itu, praktis isu BLBI menekan pemerintahan SBY.


Tapi, hak interpelasi juga tak mampu medorong penuntasan kasus BLBI. Yuddy Chrisnandi, interpelator yang paling lantam saat itu, mengakui, saat itu isu BLBI hanya sebagai alat politik untuk membuat pemerintahan SBY gelisah.
 
Setelah Jaksa Urip dan Artalyta dijebloskan ke penjara, juga suhu politik pilpres yang kian mereda, isu BLBI pun kembali meredup. Tak terdengar lagi.
 
Meski begitu, Pilpres 2009 kembali dimenangkan oleh SBY, yang saat itu berpasangan dengan Gubernur Bank Indonesia Boediono.


Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan keterangan dan jawaban Presiden SBY atas interpelasi kasus BLBI dalam rapat paripurna di gedung MPR/DPR, Jakarta, 12 Februari 2008.


Kegagalan Antasari
 
Oktober 2008, mantan Ketua KPK Antasari Azhar juga pernah berjanji mengungkap rahasia di balik kasus BLBI. Dia mengatakan, KPK akan membuka semua fakta. Khususnya, merujuk pada upaya penyelesaian dana talangan BLBI kepada Sjamsul Nursalim.
 
Sayang, belum sempat mengungkapnya, Antasari sudah keburu dijebloskan ke penjara. Dia menjadi tersangka dugaan pembunuhan berencana Nasruddin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putra Banjara. Antasari divonis 18 tahun penjara. Sejak itu, kasus BLBI kian terbengkalai.
 
 
Kriminalisasi Abraham Samad
 
Setelah lama tak tersentuh,  pada 2014 kasus SKL BLBI perlahan mencuat dari gedung KPK. Saat itu, Pilpres 2014 sudah di depan mata.
 
Yang menarik perhatian, pada bulan Mei 2014, nama Ketua KPK (2011-2015) Abraham Samad sempat disebut-sebut sebagai calon pendamping Joko Widodo (Jokowi) – calon dari PDI Perjuangan. Namun, koalisi partai pendukung saat itu memutuskan Jusuf Kalla (JK) sebagai pendamping Jokowi.
 
Dua hari setelah pencoblosan - dengan hasil hitung cepat mengunggulkan Jokowi-JK, pada 11 Juli 2014, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan akan kembali fokus pada penyelesain kasus BLBI.
 
Kasus SKL BLBI yang sempat ingin dibongkar Antasari, mulai ke permukaan. Kepastian pemanggilan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati akan dilakukan usai KPK memulai gelar perkara atau ekspose.
 
 “Habis Lebaran kita putuskan, kita ekspos siapa-siapa saja yang akan dimintai keterangannya," kata Samad di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, 11 Juli 2014.
 
Jokowi yang saat itu masih mejadi kandidat Presiden, enggan berkomentar soal rencana pemeriksaan Megawati. "Saya tidak mau komentar yang membuat suasana panas," ujarnya, Kamis, 17 Juli 2014.
 
Namun, niat KPK memulai kasus SKL BLBI mendadak redup. Justru, setahun kemudian, Februari 2015, muncul kabar Samad terjerat kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan. Dia ditetapkan menjadi tersangka.


Abraham Samad. (MI)
 
 
Pilkada 2018 dan jelang Pilpres 2019
 
‘BLBI kembali dimainkan’. Sepanjang 2017, KPK berkali-kali memanggil sederet nama mantan pejabat untuk dimintai keterangan seputar SKL BLBI. Di antaranya, mantan Wapres yang juga menteri keuangan era pemerintahan Megawati, Boediono.
 
KPK juga memeriksa mantan Menteri Perekonomian era Megawati yang juga ketua KKSK pada 2014, Dorodjatun Kuntoro Djakti. Kemudian Mantan Menteri BUMN yang juga kader PDI-P Laksamana Sukardi. Termasuk sederet nama mantan Kepala BPPN, ikut dimintai keterangan.
 
Mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid yang juga politisi senior PDI-P Kwik Kian Gie, turut dipanggil KPK.
 
Seiring kemunculan kembali isu BLBI ini, berbagai spekulasi pemikiran pun beredar di masyarakat. Salah satunya, kembali menjadi alat tekan untuk Megawati.
 
"Sangat mungkin dijadikan bargaining position oleh Jokowi. Sampai saat ini PDI-P dan Mega belum memutuskan akan kembali mencalonkan Jokowi sebagai presiden," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Firman Tresnadi.


 



(COK)