Aksi yang digelar mantan pecandu narkoba yang sempat menjalani rehabilitasi. Mereka mengajak masyarakat untuk bersama memerangi bahaya narkoba. (ANTARA/Irsan Mulyadi)
Aksi yang digelar mantan pecandu narkoba yang sempat menjalani rehabilitasi. Mereka mengajak masyarakat untuk bersama memerangi bahaya narkoba. (ANTARA/Irsan Mulyadi)

Tawar Menawar Rehabilitasi Pecandu

Medcom Files narkoba
Wanda Indana • 13 Februari 2017 12:53
medcom.id, Jakarta: "Dor mereka!" pekik Presiden Joko Widodo pagi itu, Minggu 26 Juni 2016. Gesture wajahnya mengeras, suaranya bergetar, matanya mulai memerah. Di hadapan puluhan awak media, Presiden ke-7 RI itu melantangkan perang melawan peredaran narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif (narkoba).
 
Sebuah studi mengungkapkan, per hari 40 sampai 50 generasi muda mati sia-sia akibat penyalagunaan narkoba. Angka ini tidak sebanding dengan jumlah bandar narkoba yang mendapatkan hukuman berat. Jadi, tak berlebihan jika penyalagunaan narkoba masuk dalam daftar kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
 
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, mahfum betul maksud perang melawan narkoba. Di bawah kepemimpinannya, BNN seolah tak ada habis-habisnya meringkus bandar, pengedar, dan pemakai narkoba. Dari sisi pencegahan dan penindakan, BNN boleh diacungi jempol lantaran banyak membongkar jaringan bisnis narkoba.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Setali tiga uang, program rehabilitasi buat pecandu narkoba juga tak kalah penting. Rehabilitasi adalah upaya untuk menyelamatkan para pecandu dari belenggu narkoba. Opsi rehabilitasi jangan sampai terpinggirkan. "Mereka adalah warga negara kita, walaupun sudah masuk jaringan (narkoba), kan masih diberi peluang untuk sadar, kembali lagi sebagai manusia normal," kata Buwas, sapaan Budi Waseso, saat ditemui medcom.id di kantor BNN, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Jumat 10 Februari 2017.
 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 menyebut, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pemakai narkoba yang ditangkap, wajib digembleng di balai rehabilitasi.
 
Usut punya usut, undang-undang narkotika rupanya punya kelemahan. Salah satunya terkait proses assessment. Tidak ada pengawasan saat penentuan pelaku penyalagunaan narkoba masuk program rehabilitasi atau penjara. Celah ini pun dimafaatkan bandar narkoba yang tertangkap tangan. Mereka bisa saja mengaku sebagai pemakai. Usai menjalani rehabilitasi, pengedar narkoba pun bisa bebas.
 
Buwas mengaku, proses rehabilitasi juga diselimuti praktik 'wani piro' yang berujung pemerasan. Kata dia, peraktik itu terjadi saat proses penangkapan. Oknum penegak hukum baik dari BNN maupun kepolisian -- meminta duit kepada pelaku penyalagunaan narkoba jika ingin direhabilitasi.
 
"Kalau ditangkap orang kan ingin direhab bukan dipidana. Nah, di situlah jadi alasan rehabilitasi untuk pembenaran. Dan pasti di situlah ada tawar menawar, 'kamu mau dipidana atau direhabilitasi? Wani piro? Berani (bayar) berapa kamu?'," ujar jenderal bintang tiga itu.
 
Standarisasi metode rehabilitasi
 
Program rehabilitasi sudah kepalang tanggung. Terkesan dilakukan asal-asalan karena tak menjaminkan kesembuhan, padahal sudah menghabiskan anggaran lumayan besar. Musababnya, program rehabilitasi di berbagai pusat rehab masih di bawah standar.
 
Buwas mengakui, setiap panti rehab memiliki metode rehabilitasi yang berbeda-beda. Karena itu, Buwas memandang perlu ada standar metode rehabilitasi yang menjadi pedoman bersama.
 
“Konsepnya sudah jadi, sekarang tinggal pelaksanaanya untuk kita aplikasikan. Semua nanti balai-balai rehab dari BNN, pemerintah, maupun swasta pedomannya ini,” ujar Buwas sembari menunjukkan draft Standar Pedoman Rehabilitasi.
 
BNN sebenarnya sudah memiliki metode rehabilitasi, yakni Program Terapi Rehabilitasi Terpadu (One Stop Center) yang memadukan pelayanan terapi medis dan rehabilitasi sosial, ada juga program rehabilitasi pascarehab. Tapi, menurut Buwas, metode itu belum sempurna. Kata dia, perlu ada rehabilitasi psikologis.
 
“Setelah kita kupas, program rehabilitasi itu harus menyangkut empat item. Yang tadi tiga menjadi empat. Yakni rehablitasi psikologi, karena orang menyalahgunakan narkoba itu ada permasalahan psikologi. Beda-beda psikologinya ada yang masalah keluarga, frustasi, lingkungan, macam-macam masalah psikologinya. Ini harus kita selesaikan,” ungkap dia.
 
Butuh suntikan dana
 
Di sisi lain, BNN juga mengalami keterbatasan anggaran dalam menjalankan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Buwas mengungkapkan, BNN butuh tambahan anggaran Rp400 miliar untuk program prioritas pemberantasan narkoba.
 
“Akan kami ajukan kepada pemerintah untuk supaya ini bisa dapat. Tapi, kami tidak boleh membebani negara dengan kondisi keuangan yang terbatas,” tutur dia
 
Untuk mengatasai keterbatasan dana, BNN bersinergi dan memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait. BNN menggandeng Ditjen Bea dan Cukaiuntuk mengawasi penyelundupan narkoba dari dalam dan luar negegri. Di ranah penindakan, BNN bekerjasama dengan polisi dan TNI.
 
Untuk urusan rehahabilitasi, BNN berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. BNN juga sudah bekerjasama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk penelusuran keuangan jaringan para bandar.
 
“Dengan bersinergi dengan sekian banyak lembaga ini, kita bisa bekerja maksimal walaupun dana kami terbatas. Kami tidak boleh menyerah dengan keterbatasan itu. Kami harus jalan. Toh, bisa disinergikan, karena ada kewenangan dan tujuannya sama,” katalulusanAkpol angkatan 84 ini.
 
Menunggu revisi UU Narkotika
 
Bak menanti kuda bertanduk. Revisi undang-undang narkotika tak kunjung masuk ke dalam ruang sidang dewan. Kabarnya pun makin samar terdengar.
 
Buwas sudah melempar wacana revisi undang-undang narkotika setahun lalu. Dia menyebut undang-undang narkotika sudah tidak relevan dengan semangat memerangi narkoba. Buwas ingin pasal tentang syarat rehabilitasi diperketat dan memperjelas definisi korban penyalagunaan narkoba.
 
Anggota DPR RI Komisi III Nasir Djamil menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai lambat melawan kejahatan narkoba. Kata Natsir, eksekutif harus lebih proaktif. Pemerintah harus segera membuat draft rancangan undang-undangan narkotika agar segera dibahas di DPR. Kata dia, pemerintah tak punya banyak waktu.
 
“Saya fikir harus ada inisiatif dari pemerintah, saya berharap eksekutif lebih gesit, untuk menginisisai ini,” kata Nasir saat dihubungi medcom.id, Jumat 11 Februari 2017.
 
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, BNN sebenarnya kedodoran menjalin koordinasi dengan lembaga selevel kementerian. Ini terkait posisi BNN secara struktur kelembagaan.
 
BNN lahir dari peraturan di bawah undang-undang, yakni melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Menurut Nasir, BNN kesulitan ketika berkoordinasi dengan kementerian. Karena itu, posisi BNN harus dimantabkan agar setara dengan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
 
“Sudah jamak lah kita ketahui, lembaga di pemerintahan ini kadang-kadang ego sektoralnya tinggi banget. Jadi kayak 'emang lu siapa? perintah-perintah gua?'. Kira-kira begitu lah,” ucap Nasir
 
Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Brigjen Pol (Purn) Ashar Suryobroto meminta undang-undang narkotika segera direvisi. Dia ingin ada pemisahan anggaran antara program pencegahan dan penindakan narkoba dengan rehabilitasi.
 
Menurut Ashar, skema anggaran pemberantasan narkoba banyak digunakan untuk rehabilitasi. Anggaran untuk pencegahan dan penindakan hanya mengambil porsi 30 persen dari total anggaran BNN.
 
“Rehabilitasi bagus. Tapi menurut kami , tidaksepenuh hati lah. Hampir 70 persen itu sifatnyabukan yang memerangi kejahatan. Lebih banyak masalah sosial, kesehatan. Bagaimanamau total, harusnya seimbanglah” kata Ashar, kepada medcom.id, Rabu 8 Februari 2017.
 
Ashar menyadari, rehabilitasi penting untuk pemulihan pecandu narkoba karena merupakan amanat internasional dan negara. Tapi, dia mengingatkan agar anggaran BNN tidak banyak terpakai untuk rehabilitasi. Sebab, Indonesia merupakan salah satu pusat peredaran narkoba terbesar. Lagipula, rehabilitasi bisa dilakukan swasta, kelompok, maupun individu.
 
“Rehabilitasi itu perintah dunia itu. Memang harus berimbang, supplyreduction sama demand reduction. Tapi kalau melihat Indonesia initidak bisa disamakan dengan negara lain. Ini kan pasar terbesar, sasaranterbesar, dan ini pintu masuknya di mana-mana,” pungkas Ashar.

 

(ADM)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif