Tangkapan layar informasi di media sosial
Tangkapan layar informasi di media sosial

[Fakta atau Hoaks]

[Cek Fakta] Beredar Dokumen Fraksi PKS Dukung RUU HIP? Ini Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
M Rodhi Aulia • 22 Juni 2020 13:12
Beredar sebuah tangkapan layar memperlihatkan dokumen bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mendukung Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Dokumen itu beredar di media sosial.
 
Adalah akun twitter Muntahal Hadi, @as_shoofi yang turut mengunggah tangkapan layar berisikan dokumen tersebut. Akun itu mempertanyakan dokumen tersebut.
 
"PKS menolak apa bersandiwara?," tulis akun twitter @as_shoofi, Minggu 21 Juni 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 

[Cek Fakta] Beredar Dokumen Fraksi PKS Dukung RUU HIP? Ini Faktanya
Penelusuran:
Dari penelusuran kami, isu dokumen itu memperlihatkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mendukung Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), adalah salah. Faktanya, dokumen tersebut merupakan editan.
 
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengunggah dokumen sebenarnya. Pada dokumen itu, tidak ada paraf FPKS yang menyatakan dukungan terhadap RUU HIP.
 
"Ni liat yeh,, sikap Fraksi PKS yg Asli ma yg dipalsuin," kata Jazuli melalui akun twitternya @JazuliJuwaini, Senin 22 Juni 2020.
 

[Cek Fakta] Beredar Dokumen Fraksi PKS Dukung RUU HIP? Ini Faktanya
 

Fraksi PKS pun gencar melobi sejumlah pimpinan untuk membatalkan RUU HIP. Utamanya, pimpinan DPR dan fraksi di DPR.
 
"Upaya PKS telah melakukan lobi-lobi dengan pimpinan DPR dan fraksi untuk mencari solusi terbaik," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, seperti dilansir Medcom.id, Jumat 19 Juni 2020.
 

[Cek Fakta] Beredar Dokumen Fraksi PKS Dukung RUU HIP? Ini Faktanya
 

Berikut artikel selengkapnya:
 
PKS Lobi Pimpinan DPR Batalkan RUU HIP
 
Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tegas menolak kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). PKS melobi pimpinan DPR untuk menghentikan pembahasan rancangan aturan itu.
 
"Upaya PKS telah melakukan lobi-lobi dengan pimpinan DPR dan fraksi untuk mencari solusi terbaik," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, kepada Medcom.id, Jumat, 19 Juni 2020.
 
Pihaknya menjelaskan aspirasi masyarakat yang menolak rancangan beleid itu dalam rapat paripurna. Mulyanto berharap penyampaian aspirasi PKS tak diabaikan.
 
Menurut dia, Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR bakal memutus kelanjutan pembahasan. Mulyanto berharap kabar baik.
 
Pemerintah, kata dia, meminta DPR menyerap aspirasi masyarakat sebelum melanjutkan pembahasan. Mulyanto menyebut banyak kelompok masyarakat menyatakan penolakan atas hal tersebut.
 
Selain melobi pimpinan, PKS mendorong penangguhan pembahasan RUU HIP di Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Namun rutenya lebih panjang. Perlu rapat kerja dengan pemerintah dan DPR RI, selain melalui tahapan internal DPR," kata dia.

 

Kesimpulan:
Klaim bahwa dokumen itu memperlihatkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mendukung Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), adalah salah. Faktanya, dokumen tersebut merupakan editan.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

Referensi:
https://twitter.com/JazuliJuwaini/status/1274889762646548480
https://www.medcom.id/nasional/politik/PNgW3xRN-pks-lobi-pimpinan-dpr-batalkan-ruu-hip
 

*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id
 


 
(DHI)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif