Forum ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan jaringan yang merata, efisien, dan berdaulat menuju visi Indonesia Digital 2045.
Infrastruktur Digital sebagai Nadi Vital Nasional
Dalam sambutannya, Mulyadi, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Digital RI, menekankan bahwa penguatan ekosistem digital mustahil dilakukan tanpa kolaborasi erat.“Transformasi digital membutuhkan kondisi infrastruktur yang kokoh serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan industri. Dengan sinergi yang tepat, kita dapat mempercepat pemerataan konektivitas, meningkatkan daya saing nasional, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat,” ujarnya
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum APJATEL, Jerry Siregar, menegaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi kini telah bergeser statusnya menjadi infrastruktur vital nasional.
“Infrastruktur telekomunikasi merupakan tulang punggung ekonomi digital dan layanan publik modern. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan industri untuk memastikan pengelolaannya tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik dan kedaulatan nasional,” ujar Jerry.
OVC: Terobosan Efisiensi dan Solusi "Kabel Semrawut"
Salah satu poin paling strategis dalam FGD ini adalah deklarasi pembentukan Operating Vehicle Company (OVC). Entitas ini dirancang sebagai pengelola netral untuk infrastruktur pasif telekomunikasi dengan prinsip open access.OVC diharapkan menjadi game changer yang mampu menekan inefisiensi, yakni mengurangi duplikasi pembangunan kabel oleh operator yang berbeda di jalur yang sama. Kehadiran OVC ini diprediksi mampu mendorong efisiensi biaya investasi hingga 40–60%, sehingga bisa menjadi upaya untuk efisiensi biaya.
OVC juga diharapkan bisa membantu pemerataan akses internet. Mempercepat perluasan jaringan ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau karena kendala biaya.
Mengurai Kendala Struktural di Daerah
Selain OVC, forum ini membedah isu sensitif terkait optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) dan penetapan tarif batas atas infrastruktur pasif. Selama ini, tingginya biaya regulasi di daerah dan tidak adanya standar tarif yang adil seringkali menghambat ekspansi jaringan.Melalui FGD ini, APJATEL menghasilkan beberapa komitmen penting:
Harmonisasi Kebijakan: Penyelarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan aset daerah untuk menaruh kabel fiber optik.
Tarif Batas Atas: Penetapan biaya yang adil, transparan, dan non-diskriminatif berbasis biaya produksi (cost-based).
Fasilitasi Pemda: Memperkuat peran Pemerintah Daerah bukan hanya sebagai pemberi izin, tapi sebagai fasilitator pembangunan digital.
Sebagai penutup rangkaian acara, Bendahara Umum sekaligus Ketua Pelaksana FGD, Victor Irianto, menyampaikan refleksinya atas perjalanan satu dekade lebih APJATEL dalam membangun ekosistem digital.
"Harapan kami, APJATEL terus tumbuh menjadi organisasi yang solid dan adaptif. Kami berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan," tutur Victor.
(Fany Wirda Putri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
