Ketua Umum APJATEL, Jerry Siregar, menegaskan bahwa kedaulatan digital adalah harga mati bagi kemajuan Indonesia. "Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan sejarah. Jika kita gagal membangun fondasi infrastruktur yang kuat hari ini, kita tidak hanya tertinggal secara teknologi, tetapi juga mempertaruhkan masa depan ekonomi dan daya saing bangsa di kancah global," tegasnya.
Namun, di balik potensi besarnya, jalan menuju kedaulatan digital Indonesia masih menghadapi tantangan terjal yang memerlukan kolaborasi holistik dari seluruh pemangku kepentingan.
Infrastruktur Digital Sebagai Fondasi Pertumbuhan yang Inklusif
Dalam agenda Forum Group Discussion yang diselanggarakan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) pada hari Kamis, 9 April 2026, disampaikan bahwa pembangunan infrastruktur digital, khususnya jaringan fiber optik, merupakan "nadi" baru bagi pertumbuhan ekonomi. Saat ini, penetrasi internet di Indonesia memang telah mencapai 80,66%, namun tantangan sebenarnya terletak pada kualitas dan pemerataan.
Dijelaskan bahwa Infrastruktur yang mumpuni adalah kunci untuk peningkatan berbagai sektor mulai dari UMKM hingga pendidikan. Dari sisi UMKM bisa membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di level global.
"Kita ingin pelaku UMKM tidak lagi terkendala jarak. Infrastruktur digital yang solid akan menghapus batasan geografis, memungkinkan produk lokal dari pelosok untuk langsung menembus pasar internasional secara real-time," tegas Jerry Siregar.
Lalu bisa mengakselerasi pendidikan, yakni mengangkat peringkat kualitas pendidikan Indonesia yang saat ini masih berada di posisi 9 dari 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Digitalisasi pendidikan hanya mungkin terjadi jika setiap sekolah terhubung dengan internet berkecepatan tinggi.
Jerry menekankan, "Keadilan sosial di era modern dimulai dari keadilan akses informasi. Menghubungkan sekolah dengan fiber optik bukan lagi soal teknologi, tapi soal memberikan hak yang sama bagi setiap anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas."
Kemudian pada sektor layanan publik, menjadi tulang punggung bagi efisiensi birokrasi dan layanan pemerintahan yang lebih transparan. Berdasarkan target RPJMN 2025–2029, pemerintah telah menetapkan visi ambisius untuk mencapai kecepatan internet 100 Mbps dengan target penetrasi fixed broadband rumah tangga mencapai 50% pada tahun 2029.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Digital RI, Mulyadi menyatakan, "Pencapaian target RPJMN bukan sekadar angka kecepatan internet. Ini adalah upaya strategis pemerintah untuk memastikan layanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif."
Menghadapi Realitas Gap Daerah dan Lonjakan Biaya
Meskipun target telah dipatok, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur digital masih cenderung terpusat di kota-kota besar, sementara daerah pelosok seringkali terabaikan karena besarnya beban investasi.Jerry Siregar, menyoroti adanya tekanan eksternal seperti ketegangan geopolitik (konflik Iran) yang memicu kenaikan harga material hingga 12%, termasuk komponen vital seperti fiber optik.
"Kita tidak bisa menutup mata bahwa biaya penggelaran infrastruktur digital kini semakin tinggi. Dengan kenaikan harga material mencapai 12% akibat tekanan eksternal dan kondisi geopolitik global, kolaborasi antara pemerintah dan industri menjadi harga mati untuk menjaga keberlanjutan pembangunan fiber optik di Indonesia,” ujarnya.
Selain faktor biaya, tantangan regulasi di tingkat daerah, kerumitan perizinan, hingga isu estetika kota akibat semrawutnya kabel udara, seringkali menjadi penghambat utama percepatan pembangunan.
Strategi Menuju Kedaulatan Digital
Untuk mencapai kedaulatan digital yang sejati, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar membangun menjadi mengelola secara berkelanjutan. Beberapa strategi kunci yang harus segera diimplementasikan antara lain:Prinsip Modernisasi & Open Access: Mendorong terciptanya iklim industri yang sehat melalui prinsip akses terbuka yang transparan dan non-diskriminatif bagi seluruh operator.
Kolaborasi Holistik Pusat-Daerah: Menghilangkan fragmentasi kebijakan. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki visi yang sama dalam menyederhanakan perizinan dan mempercepat implementasi infrastruktur di daerah.
Prioritas Estetika dan Keamanan: Pembangunan tidak boleh mengorbankan keindahan wilayah. Prioritas harus diberikan pada kontraktor yang mampu mengintegrasikan keamanan kabel dengan tata kota yang rapi.
APJATEL sebagai Jembatan: Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) memegang peran kunci sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan realitas industri, memastikan setiap langkah pembangunan sejalan dengan kebutuhan pasar dan keamanan nasional.
Kedaulatan digital bukan hanya tentang angka kecepatan internet di atas kertas, tetapi tentang bagaimana setiap lapisan masyarakat, dari pelaku UMKM di pelosok hingga pelajar di perbatasan, dapat merasakan manfaat nyata dari kemajuan teknologi. Menjadikan infrastruktur digital sebagai prioritas utama pembangunan adalah investasi terbaik untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain utama dalam ekonomi digital dunia.
(Fany Wirda Putri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
