Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek bersama utusan dari 14 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam kegiatan Organisation of Islamic Cooperation Workshop on Vaccine Cold Chain Management. (Foto: Krispen/Medcom.id)
Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek bersama utusan dari 14 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam kegiatan Organisation of Islamic Cooperation Workshop on Vaccine Cold Chain Management. (Foto: Krispen/Medcom.id)

Tantangan Penyebaran Vaksin di Negara OKI

Rona kemenkes
Sunnaholomi Halakrispen • 01 Oktober 2019 15:45
Jakarta: Indonesia menjadi tuan rumah untuk agenda Workshop Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Vaccine Cold Chain Management. Menilai betapa pentingnya vaksin, namun negara anggota OKI masih tertinggal jauh dalam kapasitas produksi vaksin dan penyebarannya masih menjadi tantangan.
 
Saat ini, diperkirakan di negara-negara anggota OKI, sebanyak 45,6 persen kematian disebabkan oleh penyakit menular. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F. Moeloek menyatakan, tantangan juga ada pada kesulitan dalam mengurangi kematian ibu dan anak. Tepatnya sejak 1990.
 
"Kondisi kurang gizi juga masih cukup lazim ditemui dengan 36 persen anak-anak di bawah usia lima tahun masih tergolong stunting dan 22 persen tergolong underweight menurut data tahun 2010-2011," papar Nila di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Upaya memaksimalkan penyebaran vaksin menjadi amanat untuk ditanggung bersama. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Riskesdas 2018, cakupan proporsi imunisasi dasar pada anak umur 12-23 bulan mencapai 83,1 persen dan cakupan proporsi imunisasi lanjutan mencapai 57,9 persen.
 
Sebagaimana tercantum dalam Permenkes No. 12 Tahun 2017, cakupan imunisasi haruslah dipertahankan tinggi dan merata. Cakupan yang tinggi tentunya didukung oleh pelayanan imunisasi yang berkualitas dan proses penyimpanan serta penanganan vaksin yang baik.
 
"Vaksin akan mudah hilang potensinya apabila tidak disimpan pada temperatur yang sesuai. Sehingga, kualitas manajemen rantai dingin akan berbanding lurus dengan kualitas vaksin itu sendiri," imbuhnya.
 
Manajemen pengelolaan rantai dingin selama pendistribusian memang hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.
 
Koordinasi dan advokasi yang handal diperlukan dengan melibatkan seluruh lapisan pemangku kepentingan. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Puskesmas, perlu bersama-sama berkomitmen dalam menerapkan manajemen rantai dingin yang berkualitas.
 
Upaya tersebut demi meminimalisir kesalahan yang berpotensi terjadi di berbagai titik penanganan vaksin. Hingga kini, Indonesia telah melaksanakan Cold Chain Equipment Inventories (CCEI) untuk mendapatkan informasi tentang kondisi rantai dingin terkini demi peningkatan manajemen program imunisasi.
 
Hingga 2018, penyediaan peralatan rantai dingin tersedia di 90 persen Puskesmas. Selanjutnya, pada 2019, diharapkan seluruh Puskesmas di Indonesia bisa menggunakan rantai dingin yang terstandarisasi dan berfungsi dengan baik.
 
"Upaya ini adalah bagian dari strategi imunisasi nasional guna memastikan kualitas dan ketersediaan vaksin imunisasi," pungkas Nila.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(FIR)


social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif