Menteri Kesehatan Teawan Agus Putranto. (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)
Menteri Kesehatan Teawan Agus Putranto. (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Menkes Imbau Dinkes Lebih Komunikatif

Rona BPJS Kesehatan menkes
Sunnaholomi Halakrispen • 30 November 2019 15:24
Jakarta: Menteri Terawan Agus Putranto mengimbau agar para jajaran dinas kesehatan di seluruh wilayah di Indonesia lebih komunikatif. Hal ini terkait dengan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di setiap lingkungan daerah.
 
"Dinas kesehatan harus ikut memberikan komunikasi khususnya pada puskesmas. Preventif dan promotif," ujar dr. Terawan di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan.
 
Ia memaparkan bahwa apabila upaya preventif dan promotif dilakukan dengan tepat, maka tujuan bersama bisa tercapai. Ketika semakin sedikit orang yang sakit akan membutuhkan pelayanan kesehatan yang otomatis tidak akan tekor.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal ini dinyatakan Terawan agar pelayanan kesehatan di semua lingkup puskesmas dan rumah sakit tidak berlebihan. Ia menilai bahwa selama ini tindakan para dokter memberikan pelayanan kesehatan pada pasien tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga BPJS defisit.
 
"Tindakan berlebihan adalah tindakan yang semestinya harus dilakukan dengan cara yang lain," tuturnya.
 
Contoh yang ditemukannya, penggunaan pelayanan kesehatan oleh dokter memenuhi permintaan pasien dalam isu melahirkan. Pasien ingin melahirkan secara sesar atau operasi sectio caesarea agar dapat melahirkan sesuai waktu yang diimpikan. 
 
"Berdoa supaya lahirnya pas wage atau pas kliwon, jangan terus minta di-sectio. Itu yang paling gampang," paparnya.
 
Penggunaan pelayanan kesehatan dengan super spesialis tak sedikit ditemukan. Pasien sedikit-sedikit mengajukan dilayani oleh dokter spesialis. Sedangkan, seharusnya mengutamakan pelayanan dasar atau pelayanan yang dilakukan di dokter umum.
 
Namun ia tidak membatasi kualitas pelayanan pada pasien dengan penyakit yang serius, katakanlah penyakit terminal. Ia mengakui penyakit tidak bisa dibatasi, akan tetapi pelayanan kesehatan dibatasi sesuai dengan kondisi pasien yang tidak terlalu parah.
 
"Disesuaikan dengan apa sih pelayanan dasar, bukan yang super super spesialistik juga didukung. Ya enggak kuat, melanggar peraturan dan perundang-undangan," jelasnya.
 
Sebelumnya, dr. Terawan menerangkan, defisit BPJS Kesehatan terjadi karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien tidak sesuai. Menurutnya, banyak dokter yang melakukan tindakan medis berlebihan, sehingga biaya klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan membengkak.
 
Seharusnya, pelayanan kesehatan bisa dilakukan secara optimal. Terawan menekankan, berdasarkan hasil pantauannya, telah terjadi pemborosan yang luar biasa. Pada operasi sesar sendiri, biayanya mencapai sekitar Rp260 triliun atau perbandingannya mencapai angka 45 persen. Jumlah tersebut melebihi standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia WHO, yakni 20 persen.
 

 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif