Belajar dari Kasus Meikarta

Naksir Apartemen? Cermati Bibit, Bebet & Bobot-nya

Rizkie Fauzian 25 Oktober 2018 11:22 WIB
proyek apartemenmeikarta
Naksir Apartemen? Cermati <i>Bibit, Bebet & Bobot</I>-nya
Kegiatan pembangunan beberapa tower apartemen Meikarta di Karawang, Kab. Bekasi. tetap berlangsung. Antara Foto/Risku Andrianto
Jakarta:Proyek Meikarta kembali ramai diperbincangkan. Bukan karena promosinya yang besar-besaran, melainkan karena tersandung skandal suap perijinan yang menyeret petinggi induk perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

"Jika sudah mengantongi Izin Pembangunan (IP), pengembang sah-sah saja melakukan penjualan. Namun demikian, sebaiknya pemasaran digencarkan saat izin sudah keluar. Jadi ada kepastian hukum yang melindungi konsumen,” kata CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda.


Merujuk kepada Pasal 42 ayat (1) UU 20/2011, disebutkan pemasaran rumah susun atau apartemen sudah boleh dilakukan sebelum fisik bangunannya selesai dibangun. Tapi -sebagaimana dikutip dari rumah.com- dengan catatan telah memenuhi sejumlah syarat, yakni:
  1. Kepastian peruntukan ruang yang ditunjukkan melalui surat keterangan rencana kota yang sudah disetujui Pemerintah Daerah.
  2. Kepastian hak atas tanah yang ditunjukkan melalui sertifikat hak atas tanah.
  3. Kepastian status penguasaan rumah susun, yakni berupa Sertifikat Hak Milik satuan rumah susun atau berupa sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun.
  4. Perizinan pembangunan rumah susun yang ditunjukkan melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pahami Tata Cara Mengurus IMB di sini.

Sementara berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU Rumah Susun, proses jual beli satuan rusun yang dilakukan sebelum pembangunan selesai dapat dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini bisa ditempuh setelah syarat berikut terpenuhi.
  1. Status kepemilikan tanah
  2. Kepemilikan IMB
  3. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)
  4. Keterbangunan paling sedikit 20 persen volume konstruksi bangunan rusun
  5. Hal yang diperjanjikan mulai dari kondisi satuan rusun yang dibangun dan dijual kepada konsumen. Termasuk kejelasan lokasi, bentuk, spesifikasi bangunan, harga, PSU, fasilitas pendukung dan kepastian waktu serah terima.

“Semua peraturan itu sebenarnya sudah dipahami, hanya penerapannya masih abu-abu. Masih saja menjual unit secara Nomor Urut Pembelian (NUP) seraya mengurus perizinan adalah hal umum di bisnis properti. Latar belakang pengembang menggunakan strategi ini adalah semata-mata untuk meraih keuntungan sebab ada cashflow di depan,” Ali menambahkan.

Menyangkut perizinan, semua pengembang mahfum bahwa birokrasi di Indonesia masih sangat lambat. Inilah yang kerap kali menyebabkan pengembang menempuh cara lain untuk percepat pemasaran dan memutar modal.

“Pengembang beralasan NUP kan tidak masalah. Tidak ilegal. Istilahnya konsumen nitip uang dulu, nanti kalau izin sudah terbit baru diminta bayar DP dan langsung pilih unit. Namun sayangnya, NUP itu sendiri ada yang bisa dikembalikan ada yang tidak tergantung kebijakan pengembang. Nah ini yang seringkali menyebabkan hak konsumen tergadaikan,” tukasnya.
 



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id