Strategi Kementerian ATR selesaikan program kerja. Foto: Shutterstock
Strategi Kementerian ATR selesaikan program kerja. Foto: Shutterstock

Strategi Kementerian ATR Selesaikan Program Kerja

Properti bpn pertanahan reforma agraria Sertifikasi Lahan
Rizkie Fauzian • 11 Oktober 2020 22:26
Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil meminta agar memaksimalkan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan program kerja.
 
Inspektur Jenderal Sunraizal mengungkapkan bahwa tahun ini, Inspektorat Jenderal (Itjen) terus mendorong terbentuknya Zona Integritas yang diselenggarakan berkat kerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM).
 
Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Abdul Kamarzuki mengatakan bahwa pada tahun ini ditargetkan 2.000 Peraturan Daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menerbitkan RDTR, 36 bulan setelah sejak penetapan RTRW. Saat ini telah terbit Persetujuan Substansi (Persub) RDTR menunggu penetapan Perda RDTR," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 11 Oktober 2020.
 
Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengatakan bahwa Dirjen Penataan Agraria saat ini melaksanakan Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan. Menurut Dirjen Penataan Agraria, sistem ini sesuai Pasal 33 Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945.
 
"Ada tiga kegiatan yang mendukung sistem ini, yaitu penataan aset, penataan penggunaan tanah, serta penataan akses. Kegiatan penataan aset didukung oleh redistribusi tanah. Lalu untuk penataan penggunaan tanah dilakukan secara efektif, efisien dan berdaya guna, serta penataan akses akan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat," ungkapnya.
 
Kegiatan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang difokuskan dalam lima program. Menurut Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang yakni dukungan manajemen program, penertiban pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian dan pemantauan pertanahan serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
 
"Untuk mencapai target yang ditetapkan, kami sudah menetapkan strategi, antaranya adalah bekerjasama dengan pihak universitas, kelompok masyarakat, pemerintah daerah serta pelibatan tenaga ahli/madya guna memastikan keterlaluan waktu dan kualitas output," jelasnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Pengadaan Tanah, Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa Kementerian ATR telah menerbitkan dua peraturan Menteri ATR yakni Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan.
 
"Mengenai Penilai Pertanahan, tahun ini telah kami terbitkan 83 SK Penilai Pertanahan," ujarnya.
 
Penanganan sengketa dan konflik pertanahan saat ini mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Menurut Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, RB. Agus Widjayanto, direktorat jenderal yang ia pimpin melakukan konsep kerja yang sistematik dan terukur.
 
Selain itu, jajarannya juga telah menetapkan kasus mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. "Kami menyelesaikan kasus yang mendapat atensi dari Presiden, DPR RI serta publik. Penanganan mafia tanah juga terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian RI maupun Kejaksaan Agung," katanya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif