Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realokasi anggaran tersebut bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada TA 2020.
"Program kerja yang tertunda tahun ini akibat pandemi covid-19 nantinya akan menjadi prioritas kegiatan di 2021 yang akan dilelang dini pada Oktober 2020," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja Virtual dikutip Rabu, 22 April 2020.
Selain itu, realokasi anggaran juga bersumber dari rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Tahun Jamak (MYC) sehingga pelaksanaannya dapat lebih diperpanjang, antara lain seperti pembangunan beberapa bendungan, pembangunan jalan, dan jembatan baru.
Realokasi anggaran juga dilakukan dengan mengubah paket-paket Single Years (SYC) 2020 menjadi paket-paket Tahun Jamak (MYC), termasuk paket-paket kontraktual yang nilainya di bawah Rp100 miliar.
"Terakhir, realokasi bersumber optimalisasi kegiatan nonfisik yang bisa ditunda atau dihemat, seperti pekerjaan survei dan Detail Engineering Design," ujar Menteri Basuki.
Untuk mendukung percepatan penanganan covid-19, Kementerian PUPR juga melakukan refocusing kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1,829 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak seperti pembangunan Fasilitas Penampungan/Observasi/Karantina di Pulau Galang, Kota Batam.
Kemudian renovasi/rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, penyelesaian Rumah Sakit Akademi UGM sebagai RS Rujukan Penanganan covid-19 di Yogyakarta, dan untuk kebutuhan internal mendesak mengatasi Pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian PUPR di seluruh Indonesia, baik untuk peningkatan daya tahan tubuh seluruh staf PUPR (44 ribu orang) dan sterilisasi Kantor-Kantor PUPR, termasuk seluruh Balai Besar/Balai Wilayah.
Selanjutnya untuk mitigasi dampak covid-19, Komisi V DPR sepakat dengan Kementerian PUPR untuk memprioritaskan dan mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai/Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Tahun ini, anggaran Program Padat Karya Tunai dialokasikan sebesar Rp10,22 triliun untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran, khususnya di kawasan pedesaan.
Program PKT mencakup Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), percepatan pengembangan tata guna air irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), serta Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
Selain itu juga dengan stimulus fiskal di sektor perumahan, juga terdapat Subsidi Perumahan berupa Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka dengan target sasaran 175 ribu unit sebesar Rp1,5 triliun. Seluruh substansi realokasi program dan anggaran, serta refocusing kegiatan, termasuk program padat karya tunai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
